Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama mulai menyiapkan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M meski pandemi Covid-19 belum berakhir serta Pemerintah Arab Saudi sampai kini belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021.

"Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan jika haji diselenggarakan dalam situasi yang belum normal karena pandemi," jelas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (11/12/2020).

Dijelaskan Oman, peta masalah yang disiapkan Kemenag mencakup banyak aspek.

Baca juga: Pemerintah Jajaki Bangun Indonesian House di Mekkah untuk Penginapan Jamaah Haji

Antara lain terkait tiga skema penyelenggaraan ibadah haji, kuota normal, pembatasan kuota, dan pembatalan keberangkatan dan dampak yang ditimbulkannya.

Dampak tersebut terutama terkait layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan juga kesehatan.

Termasuk juga kemungkinan dampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih.

Baca juga: Kemenag Susun Turunan UU Cipta Kerja : Permudah Pelaku Usaha Umrah dan Haji Khusus

"Ini semua kami bahas bersama dengan Komisi VIII untuk dimatangkan persiapan berikut mitigasinya," tutur Oman.

"Koordinasi dan komunikasi intensif dengan Komisi VIII akan terus dilakukan untuk menghasilkan skema dan mitigasi terbaik, sembari update kebijakan penyelenggaraan haji dari Arab Saudi," sambungnya.

Sementara itu Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan, peta masalah dan mitigasi solusi yang disiapkan Kemenag menjadi penting dan krusial karena menyangkut pelayanan maksimal bagi calon jemaah haji.

"Saya apresiasi. FGD ini sangat produktif untuk mematangkan sejumlah persiapan yang disusun Ditjen PHU berikut mitigasinya," ujar Yandri.

Baca juga: Munas X MUI Hasilkan Empat Fatwa soal Haji saat Pandemi Covid-19, Ini Rinciannya

Dalam kesempatan itu, Yandri juga menjanjikan untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Gugus Tugas Covid-19 untuk membantu mensinergikan skema mitigasi penyelenggaraan haji 2021.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan untuk menghadapi situasi ini, pihaknya menyiapkan tiga skenario pemberangkatan haji, yakni pemberangkatan jemaah haji dengan kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji.

Namun demikian, Menag menyatakan pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan pelaksanaan ibadah haji dengan kuota penuh.

Menag juga menegaskan pihaknya terus melakukan komunikasi dan lobi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M.