TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab kecemasan masyarakat terkait munculnya klaster Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020.

Ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi di lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota di Indonesia memang tidak mudah.

Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan dengan matang agar Pilkada tidak memunculkan klaster Covid-19.

"Persiapan kita betul-betul harus matang, rapat dilakukan secara sering, berulang-ulang monitoring."

"Termasuk pembuatan peraturan KPU tentang protokol kesehatan yang melibatkan Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menkes Terawan," kata Tito, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Pilkada Serentak Diapresiasi, Mahfud MD Sebut Belum Ada Klaster Penularan Covid-19

Baca juga: Kemendagri Bantah Tim Pemantau Pilkada Tak Netral: Penempatan Tak Ada Perlakuan Khusus

Tito juga mengaku mengundang duta besar dari negara-negara lain yang telah sukses menggelar Pilkada di tengah pandemi.

Hal itu guna mengimplementasikan protokol kesehatan di Indonesia agar bisa menekan penularan Covid-19.

Hasilnya, lanjut Tito, pelaksanaan Pilkada pada Rabu (9/12/2020) berjalan dengan aman.

Baca juga: Langkah Tegas Kejagung Kawal Pilkada Diapresiasi

"Saya kira, kita melihat hasil sementara tidak ada ganggan konvensional yang signifikan," terang Mantan Kapolri ini.

Bahkan, menurut data yang diperoleh Satgas Covid-19, tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan saat pemungutan suara tergolong tinggi.

Hasilnya relatif baik dengan berkisar hingga 89-96 persen.

"Dari segi aman Covid-19 terlepas dari bagaimana nanti tren grafiknya, tapi Satgas Covid-19 sudah menyampaikan dengan data pendukung cukup kredibel."

"Kepatuhan berpartisipasi antara 89-96 persen, artinya kepatuhan protokol yang terendah 89 persen, yang tertinggi 96 persen."

Baca juga: Hasil Pantauan Pemerhati Pemilu: 96 Persen TPS Patuh Prokes

"Kalau ada 4 persen yang tidak mematuhi protokol mungkin berat medannya yang sulit," ujar Tito.

Di sisi lain, Mendagri juga sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada.

Hal itu ia sampaikan pada Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin (14/12/2020).

Mendagri juga menyampaikan perbandingan data lonjakan penyebaran Covid-19 di daerah yang melaksanakan Pilkada dan non-Pilkada.

Menurutnya, hasilnya tidak jauh berbeda.

Bahkan, daerah yang melaksanakan Pilkada terjadi perubahan zonasi, yang awalnya merah menjadi orange.

"Artinya Pilkada ada atau tidak ada pilkada bukan menjadi faktor utama untuk peningkatan penularan Covid-19."

Baca juga: Kemendagri Bantah Tim Pemantau Pilkada Tak Netral: Penempatan Tak Ada Perlakuan Khusus

"Tetapi kepatuhan protokol, apakah ada Pilkada, ataukah tidak ada Pilkada tapi ada kerumunan yang lain itu bisa meningkatkan penularan Covid-19," katanya, dikutip dari laman resmi Kemendagri.

Selain itu, ia juga menyebut keberlangsungan pemungutan suara yang berjalan dengan sangat tertib.

Ia mengapresiasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan seluruh jajaran yang telah membuat terobosan-terobosan baru.

Di antaranya seperti pelaksanaan pemungutan suara dengan pengaturan jam kedatangan lewat undangan pemilih.

Kemudian, Mendagri juga mengapresiasi ketegasan aparat keamanan dalam mengawal pesta demokrasi tingkat lokal tersebut.

"Saya memberikan apresiasi kepada Ketua KPU dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini."

Baca juga: Mendagri Berbagi Cerita Harap-harap Cemas Penyelenggaraan Pilkada

"Karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit, dokter, ada appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi."

"Dan kemudian ketegasan dari aparat baik POLRI, TNI, Satpol PP, Linmas ini," terangnya.

Tak hanya itu, partisipasi pemilih juga naik mencapai 75,83 persen.

Menurutnya ini merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah dan stakeholder terkait lantaran antusias masyarakat yang turut berpartisipasi di tengah pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat atas partisipasi dan ketaatan selama tahap pencoblosan.

"Saya juga mengapresiasi masyarakat yang sudah memberikan hak pilih langsung pulang, (dan) yang tinggal hanya saksi-saksi."

Baca juga: Kemendagri: Kedisiplinan Masyarakat Jadi Kunci Kesusksesan Pilkada

"Itu juga membuat tidak terjadi kerumunan yang berarti. Meskipun ada catatan kita di Sumba Timur kemudian di Luwu Utara kalau saya tidak salah itu juga masih ada kerumunan,"

"Dan memohon kepada Bawaslu juga bisa melakukan langkah tindakan ataupun Polri teguran ataukah tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai aturan, harus ada ketegasan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana)