TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab kecemasan masyarakat terkait munculnya klaster Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020.

Ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi di lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota di Indonesia memang tidak mudah.

Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan dengan matang agar Pilkada tidak memunculkan klaster Covid-19.

"Persiapan kita betul-betul harus matang, rapat dilakukan secara sering, berulang-ulang monitoring."

"Termasuk pembuatan peraturan KPU tentang protokol kesehatan yang melibatkan Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menkes Terawan," kata Tito, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Pilkada Serentak Diapresiasi, Mahfud MD Sebut Belum Ada Klaster Penularan Covid-19

Baca juga: Kemendagri Bantah Tim Pemantau Pilkada Tak Netral: Penempatan Tak Ada Perlakuan Khusus

Tito juga mengaku mengundang duta besar dari negara-negara lain yang telah sukses menggelar Pilkada di tengah pandemi.

Hal itu guna mengimplementasikan protokol kesehatan di Indonesia agar bisa menekan penularan Covid-19.

Hasilnya, lanjut Tito, pelaksanaan Pilkada pada Rabu (9/12/2020) berjalan dengan aman.

Baca juga: Langkah Tegas Kejagung Kawal Pilkada Diapresiasi

"Saya kira, kita melihat hasil sementara tidak ada ganggan konvensional yang signifikan," terang Mantan Kapolri ini.

Bahkan, menurut data yang diperoleh Satgas Covid-19, tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan saat pemungutan suara tergolong tinggi.

Hasilnya relatif baik dengan berkisar hingga 89-96 persen.

"Dari segi aman Covid-19 terlepas dari bagaimana nanti tren grafiknya, tapi Satgas Covid-19 sudah menyampaikan dengan data pendukung cukup kredibel."

"Kepatuhan berpartisipasi antara 89-96 persen, artinya kepatuhan protokol yang terendah 89 persen, yang tertinggi 96 persen."

Baca juga: Hasil Pantauan Pemerhati Pemilu: 96 Persen TPS Patuh Prokes

"Kalau ada 4 persen yang tidak mematuhi protokol mungkin berat medannya yang sulit," ujar Tito.