Menilik Peluang Risma untuk Gantikan Juliari sebagai Mensos, Pengamat: Kuncinya Restu Megawati
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan akan menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara
Editor: Sanusi
Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menilai, Risma memiliki kompetensi menjadi menteri sosial.
"Secara profil, Bu Risma memiliki kompetensi untuk itu (menjadi menteri sosial). Saya yakin beliau mampu bekerja di bawah tekanan masalah terkait pandemi Covid-19," kata Faisol kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Baca juga: Bagaimana Peluang Risma Jadi Mensos? Berikut Analisa Pengamat
Ketua Komisi VI DPR RI itu menilai, untuk menjadi seorang menteri sosial, harus memiliki kemampuan mitigasi bencana dan masalah sosial.
"Kriteria utama yang menurut saya penting dijadikan tolok ukur adalah kemampuan melalukan mitigasi bencana dan masalah sosial, terutama mampu menjadikan pandemi ini sebagai tantangan yang harus diatasi secepatnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Faisol mengatakan pemerintah butuh menteri sosial secara definitif dengan segera, terlebih saat ini pemerintah fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Risma Minta Karyawan tidak Melakukan Perjalanan Liburan ke Luar Kota Surabaya
Namun demikian, hal itu tentu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan, siapa yang layak menjadi menteri sosial.
"Semua ada di tangan presiden. Memang beliau membutuhkan mensos yang definitif menyusul mundurnya Bpk Juliari Batubara," pungkas Faisol.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai, Tri Rismaharini tidak cocok menjadi menteri sosial.
"Benar sekali (tidak cocok). Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya," ucap Bukhori saat dihubungi Tribunnews, Senin (14/12/2020).
Menurut Bukhori, ada beberapa alasan mengapa Tri Rismaharini tidak cocok menjadi menteri sosial.
Satu diantaranya yaitu lantaran Risma adalah kader partai politik.
Baca juga: Bagaimana Peluang Risma Jadi Mensos? Berikut Analisa Pengamat
"Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang yang tidak dibayang-bayangi oleh partai politik dalam kerjanya," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Selain itu, menjadi menteri sosial harus mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan.
Sehingga, seorang menteri sosial harus memiliki solusi bagi problem sosial di Indonesia.
