TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, menyatakan pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan amanah konstitusi negara Indonesia, satu di antaranya adalah menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi isu liar yang sedang berkembang di publik dan dunia internasional bahwa Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel.

“Walaupun pemerintah secara resmi belum mengumumkan, belum ada komentar yang memadai tentang ini, tetapi kita perlu waspada. Hubungan diplomatik dengan Israel ini adalah perkara yang oleh presiden-presiden (Indonesia) sebelumnya selalu ditolak dengan tegas," kata Sukamta melalui keterangannya, Kamis (17/12/2020).

"Saya berharap, pemerintah yang sekarang ini juga akan melanjutkan konsistensi sikap itu. Indonesia harus terus bekerja agar di dunia ini terjadi perdamaian abadi berdasarkan kemerdekaan. Sekarang ini satu-satunya negara yang masih dijajah adalah Palestina, dan Israel adalah penjajahnya”, imbuhnya.

Baca juga: Satu per Satu Negara-negara Arab Resmi Mengakui Israel, Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut Sukamta, membuka hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi Palestina, yang notabene sedang diperjuangkan kemerdekaannya oleh bangsa Indonesia.

“Ada yang mengatakan bahwa untuk mendukung kemerdekaan Palestina, harus berkawan dulu dengan Israel. Namun nyatanya, cara ini tidak pernah dipakai oleh presiden Indonesia manapun. Dan secara faktual, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa Israel ini semakin dia disikapi secara lembut, bukannya semakin baik, justru mereka semakin semena-mena terhadap negara jajahannya," ucapnya.

Baca juga: Menlu RI Tegas Bantah Indonesia Akan Pro Israel

Ia pun menyebut, apabila pemerintah memang tetap ingin melakukan upaya normalisasi tersebut, seharusnya langkah itu diumumkan secara resmi kepada publik.

"Kalau akan dilakukan juga oleh Pemerintah, saya harap ini (upaya normalisasi hubungan dengan Israel) dibuka di ruang publik, jangan dilakukan secara diam-diam, karena ini menyangkut amanah konsitusi kita, bahwa negara Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Selain itu, Pemerintah juga harus berkonsultasi dengan DPR, dibicarakan dan diperdebatkan sehingga terang benderang," pungkas Sukamta.