TRIBUNNEWS.COM - Presiden Direktur JNE Express, Mohammad Feriadi Soeprapto memberikan komentarnya terkait isu gerakan #BoikotJNE yang beberapa waktu sempat trending di Twitter.

Feriadi menduga, gerakan ini dimotivasi karena adanya persaingan bisnis.

Ini terlebih isu berkembang pada bulan Desember saat ada peringatan Hari Belanja Nasional (Harbolnas).

"Terhadap isu yang berkembang, satu, isu ini memanfaatkan momen suhu politik yang sedang memanas."

"Kedua, di bulan Desember ada satu tanggal yakni 12-12 (12 Desember, red) perusahan logistik akan menunggu tanggal tersebut sebab di Harbolnas, bisnis online memberikan promo."

"Kami menduga, ini semua terkait dengan persaingan bisnis usaha. Indikasi itu mengarah ke sana," urai Feriadi saat menghadiri acara Hak Jawab JNE atas Pemberitaan Afiliasi dengan ormas, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: JNE Bantah Tuduhan Terkait Dukungan dan Afiliasi dengan Gerakan Terorisme

Baca juga: Petinggi JNE Menduga Munculnya Gerakan #BoikotJNE karena Masalah Persaingan Bisnis

Dalam kesempatan tersebut, Ferdi menegaskan, JNE merupakan perusahaan yang netral dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun.

Baik ormas, lembaga, maupun individu manapun.

"JNE juga tidak mau masuk dalam isu SARA apapun, hanya ingin berbisnis dan membantu UMKM dengan mendistribusikan barang. Berbisnis dan hanya ingin mencari keberkahan," tegasnya.

Baca juga: JNE Buka Suara Terkait Isu Berafiliasi dengan Ormas, Mendanai Terorisme hingga soal Haikal Hassan

Baca juga: Profil Haikal Hassan, Ustaz yang Terkait dengan Ramainya Tagar #BoikotJNE di Twitter

Keterangan JNE

Manajemen JNE Express juga memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya, tagar Boikot JNE sempat trending di Twitter beberapa waktu lalu.

Setidaknya ada enam poin yang dikeluarkan JNE untuk meluruskan isu-isu tersebut.

Poin pertama, JNE menegaskan Hanny Kristianto dari Mualaf Center Indonesia (MCI) bukanlah CEO dari JNE.