TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Janji Republik Indonesia kepada seluruh warga negaranya adalah menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

Hal ini tertuang secara terang di dalam frasa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Demikian dikemukakan Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus dalam keterangannya, Kamis (17/12/2020).

Menurut Barus, pada usia yang ke-75, Republik kembali diuji oleh pandemi COVID-19.

Mereka yang peduli dengan keberlangsungan Republik gelisah oleh isu vaksin Covid-19 berbayar.

Bahasa halusnya adalah "Vaksin Mandiri".

"Apakah para pengambil kebijakan melupakan kredo suci Republik? Ada warga yang dapat pelindungan vaksin gratis dan ada yang bayar?' ujarnya.

Menurut Barus, jika semangatnya adalah mendorong partisipasi warga yang berpunya dan mau mensubsidi saudara sebangsanya dengan senang hati, mengapa harus dilakukan oleh perusahaan?

"Yang meskipun punya negara, tapi harus ada hitung-hitungan untung rugi," katanya.

Amanat Penderitaan Rakyat, menurut dia, yang diwujudkan menjadi sebuah Republik Indonesia jelas berposisi dan mendikte bahwa vaksin, sebagai instrumen negara melindungi segenap Bangsa Indonesia, adalah hak asasi seluruh warga dan sekaligus kewajiban seluruh warga.

"Oleh karenanya ia tidak boleh dijadikan komoditas. Setiap warga negara berhak dan wajib divaksin," katanya.

Artinya, lanjut Barus, vaksin COVID-19 bersifat sebagai barang publik, sebuah layanan publik yang seharusnya tidak menjadi komoditi.

"Maka, mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari program vaksinasi sebenarnya setara dengan penjahat dan koruptor dan dapat dipidanakan," katanya.

Menurut Barus, jika memang negara membutuhkan sumber daya finansial untuk menjalankan vaksinasi, negara dapat memfasilitasi gotong royong donasi masyarakat kepada daerah-daerah yang membutuhkan.

Atau juga, negara bisa saja meminjam dari publik melalui mekanisme finansial seperti Obligasi Republik Indonesia (ORI) yang diperlakukan khusus tanpa bunga.

"Kita sepatutnya bersyukur karena akhirnya akal sehat dan etika negarawan kembali menjadi panduan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 untuk rakyat diberikan secara cuma-cuma," katanya.

Dijelaskan bahwa komitmen kenegaraan dan kebangsaan kembali menjadi yang utama, setelah logika semi komersial dari program vaksinasi dibuang.

Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Vaksin Covid-19 Gratis, Legislator Demokrat Sarankan Lima Hal Ini

Langkah berikutnya, menurut Barus, adalah Pemerintah perlu dengan cermat dan cerdas merencanakan program vaksinasi COVID-19. Tantangan logistik yang mengemuka juga cukup besar.

Selain harus bisa terdistribusi ke seluruh 270 jutaan anak bangsa di 17.000 pulau-pulau di Nusantara, persyaratan pengangkutan vaksin yang ada juga cukup sulit: harus menggunakan alat pendingin sampai ke tempat vaksinasi.

"Sewaktu pemilu saja negara harus mengangkut kotak suara ke saudara-saudara kita yang terisolasi dengan jalan kaki, naik kuda, sampai perahu. Apalagi ini bersama kotak pendingin, jarum suntik dan lainnya," katanya.

Pemerintah juga, menurut dia, harus mengkalkulasi berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menyuntikkan jarum vaksin dengan benar ketika pada saat yang sama tenaga kesehatan kita harus tetap menjaga rumah sakit dan pasien COVID-19.

Sebab masalah ini bukan sekadar membuat aplikasi maka urusan selesai.

"Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet merupakan problem besar tersendiri."

"Yang tidak kalah penting adalah semua rakyat di seluruh pelosok negeri mesti paham pentingnya mensukseskan program vaksin ini."

"Supaya bangsa ini kembali sehat dan produktif," katanya.

Karena itu, menurut Barus, untuk dapat melaksanakan program vaksinasi, Negara harus memobilisasi sumber daya masyarakat.

"Kalau benar rasionya, kita akan membutuhkan paling sedikit satu juta orang untuk memastikan program vaksin ini terlaksana dengan baik," katanya.

Barus mengatakan bagaimana mereka akan dilatih untuk mengangkut vaksin, menjaga protokol kesehatan di pusat-pusat vaksinasi tingkat desa, memastikan vaksinasi setiap orang dengan benar dan begitu banyak detail yang harus dipenuhi.

Sehingga ada baiknya, Presiden Joko Widodo untuk segera merangkul kembali semua elemen masyarakat, tidak peduli profesi, agama, suku dan golongan.

"Dengan merangkul dan memobilisasi, kecerdasan-kecerdasan publik akan muncul dan solusi-solusi lokal untuk problem-problemi dapat terlaksana," katanya.

Rangkulan Presiden terhadap tokoh-tokoh masyarakat bermakna hidup-matinya Republik, jika kita melihat dari sisi sukses atau tidaknya program vaksinasi sebagai pertahanan bangsa.

Baca juga: Jokowi Putuskan Vaksinasi Gratis, Legislator PAN : Akan Baik Jika Data Masyarakat Lengkap 

"Rakyat di seluruh penjuru negeri perlu dimenangkan hatinya untuk mendukung dan tidak menghambat program vaksinasi," paparnya.

Presiden Jokowi tentunya telah mendengar bahwa ada narasi-narasi dan disinformasi mengenai vaksin COVID-19, dari mulai yang meragukan efektivitas vaksin yang ada sampai berasal dari mereka yang percaya teori konspirasi anti-vaksin.

"Ini perlu dimenangkan hati dan pikirannya, dan rangkulan Presiden harus menjangkau tokoh-tokoh setempat dari mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa sampai tokoh-tokoh adat," katanya.

Selain itu, Presiden harus menggerakkan sumber daya resmi dan tidak resmi, tokoh-tokoh yang loyal kepada Presiden, untuk mensinergikan aparatus pemerintahan dalam langkah Negara mempertahankan keberlangsungannya dari ancaman COVID-19

"Dengan orkestrasi semacam itu, dengan kesungguhan hati seperti itu, Presiden dapat memastikan program vaksinasi COVID-19 berjalan sukses."

"Dan Indonesia dapat melanjutkan perjalanannya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan," ujar Barus.