TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan penting Presiden Joko Widodo biasanya dlakukan pada hari Rabu Pon dalam penanggalan Jawa.

Weton tersebut memang hari yang istimewa bagi Jokowi, karena dirinya memang lahir di Rabu Pon.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Pekan depan, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa. Beberapa kali dalam merombak ( reshuffle) kabinet, Jokowi melakukannya di momen tersebut.

Dilansir dari Kompas.id, reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 acap kali terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016).

Baca juga: Sudah 9 Kali Diusulkan Sepanjang 2020, Akankah Ada Reshuffle Kabinet di Rabu Pon?

Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018). Adapun pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).

Momentum tepat Terlepas dari kebiasaan Jokowi yang merombak kabinetnya di hari Rabu, khususnya Rabu Pon, desakan reshuffle semakin menguat setelah dua menterinya menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dua pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edhy Prabowo, serta Menteri Sosial sekaligus kader PDI-P Juliari Batubara, ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap.

Baca juga: Relawan Nilai Sekarang Momentum yang Tepat Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Edhy diduga menerima suap dalam pengurusan izin ekspor benih lobster dan Juliari diduga menerima suap dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Politisi PKS Nasir Jamil dalam acara "Satu Meja The Forum" yang tayang di Kompas TV pada Rabu (16/12/2020) menyatakan, penangkapan kedua menteri Jokowi itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet.

Tak hanya partai oposisi yang menilai reshuffle harus dilakukan dalam waktu dekat, politisi dari partai koalisi pemerintah juga menyampaikan hal yang sama.

Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira bahkan mengatakan ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi.

Baca juga: Ketua YLKI: Kalau Saya Jadi Presiden, Yang Saya Reshuffle Pertama Adalah Menteri Kesehatan

Andreas menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden.

Sebabnya, Presiden beberapa kali juga pernah marah kepada para menterinya lantaran lambatnya penyerapan anggaran di masa pandemi Covid-19.