Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengingatkan agar Ketua Umum Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tidak terjerat kasus korupsi.

Hal ini menurut dia, penting agar tidak kembali mengulang catatan kelam pendahulunya, mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy.

“Yang harus diupayakan ke depan adalah menjaga jangan sampai Ketua Umum PPP terkena kasus korupsi lagi. Dan posisi Suharso sebagai Menteri membuatnya cukup rentan terseret kasus,” ujar Direktur Eksekutif LSI ini ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (20/12/2020).

Baca juga: Pengamat Ungkap Peluang PPP dalam Pemilu 2024 di Bawah Kepemimpinan Suharso Monoarfa

“Dalam dua pemilu terakhir PPP menjadi makin kecil, dan hampir tidak lolos parliamentary threshold karena dua faktor, yakni perpecahan atau konflik internal dan kasus korupsi," lanjut dia.

Suharso terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam Muktamar IX PPP yang dipusatkan di Zona X Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (20/12/2020).

Dia mengatakan Suharso juga harus bisa mengembalikan kepercayaan pemilih tradisional PPP di kalangan Islam.

Baca juga: Suharso Monoarfa Bertekad Mengantar PPP Menangkan Pemilu 2024: Insyaallah Kita Kembali ke Masa Jaya

“Tantangan Ketua Umum yang baru adalah mengembalikan kepercayaan pemilih tradisional PPP di kalangan Islam, , yang banyak kecewa dengan sikap politik partai berlambang Kabah itu di pilpres lalu yang berpihak kepada Joko Widodo (Jokowi),” jelas Djayadi Hanan.

Kemudian Kata dia, Suharso harus memperluas jangkauan ke pemilih yang lebih muda, dengan cara-cara yang lebih milenial, termasuk memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai salah satu alat komunikasi politik utama.

Baca juga: Sah, Suharso Monoarfa Jabat Ketua Umum PPP Secara Aklamasi

“Karena Suharso berasal dari generasi yang lebih tua dibanding Ketua Umum sebelumnya, maka, kepengurusan PPP harus mengakomodasi lebih banyak generasi muda yang memungkinkan PPP menjangkau lebih banyak kalangan,” paparnya.

Suharso juga harus mengupayakan agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen tidak terlalu besar.

“Kalau bisa tetap di kisaran 4 persen seperti sekarang,” ucapnya.