TRIBUNNEWS.COM - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai vaksinasi Covid-19 massal.

Menurut Dicky, satu di antara hal yang terpenting adalah memastikan strategi komunikasi pemerintah berjalan baik.

"Ada prasyarat yang harus kita penuhi sebelum kita lakukan program vaksinasi."

Baca juga: Ditanya Vaksin Covid-19 Itu Haram atau Halal, Ini Jawaban KH Maman Imanulhaq

Baca juga: Jubir BPOM Bantah Vaksin Sinovac Miliki Kemanjuran Paling Lemah

"Antara lain siapkan list communication strategy yang efektif," ujar Dicky dalam diskusi daring, Sabtu (19/4/2020).

Sebab menurut Dicky, saat ini kesediaan masyarakat untuk divaksin terlampau minim.

Ia menemukan banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin karena pemahaman yang keliru.

Untuk itu, pria yang telah berkecimpung selama 20 tahun dalam bidang epidemiologi ini mengimbau agar pemerintah melakukan strategi komunikasi yang baik.

Hal itu untuk melawan teori konspirasi atau narasi keliru tentang vaksin Covid-19 yang berkembang di masyarakat.

"Ini tidak bisa dibiarkan, harus di-counter (dilawan). Ini salah satu yang membuat sebagian dari penduduk kita itu tidak akan bisa dengan mudah mempercayai keamanan atau menerima pemberian vaksin."

Baca juga: Satgas: Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat Umum Kemungkinan Baru Keluar Disemester Kedua 2021

Baca juga: BPOM Klarifikasi Sinovac yang Disebut Paling Lemah Dibandingkan Vaksin Lainnya: Belum Ada Pengumuman

"Teori-teori konspirasi dan pemahaman yang salah yang beredar di masyarakat dan belum di-address dengan tepat juga membuat sebagian kita cuek-cuek aja," tuturnya.

Selain itu, Dicky juga menuturkan, kapasitas testing di Indonesia masih sangat minim.

Hal itu tidak sebanding dengan jumlah kasus hariannya.

Akibatnya, pemberian vaksin tidak akan berhasil jika kapasitas testing tidak sepadan dengan jumlah kasus.

"Ini PR besar dan saat ini situasi kita buruk, secara estimasi epidemiologi kasus harian kita itu sudah menyentuh paling minimal sudah 20 ribu kasus per hari."

"Artinya kapasitas testing kita jauh dari mendeteksi kasus harian yang begitu seriusnya," ujarnya.

Baca juga: Varian Baru Virus Corona Tak Mempan Vaksin, Inggris Lockdown Lagi, Belanda Larang Penerbangan

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19: Tak Ada Dokumen WHO yang Bandingkan 10 Jenis Vaksin

Di sisi lain, Dicky mengingatkan, keberadaan vaksin Covid-19 tidak serta merta membuat pandemi berakhir.

Untuk itu, pengendalian 3T (testing, tracing, treatment) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) masih terus digencarkan.

"Ini (vaksin Covid-19) bukan satu jaminan bebas dari situasi Covid-19."

"Kita enggak bisa sambil tunggu vaksinasi tidak melakukan pengendalian upaya 3T, 3M, termasuk pembatasan-pembatasan diabaikan."

"Itu akan makin jauh dari keberhasilan program vaksinasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melakukan vaksinasi.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Uji Klinis Fase 3 Bisa Digunakan Asalkan Sudah Dapat Izin

Baca juga: Menko PMK: BPOM Tidak Akan Main-main Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19

Terlebih tanpa adanya komunikasi yang baik untuk meredam pemahaman yang keliru di masyarakat.

"Butuh strategi komunikasi yang tetap, tidak bisa vaksinasi dipaksakan ketika belum jelas berapa yang mau."

"Berapa yang tidak mau, sehingga potensi kegagalannya sangat minim," paparnya.

(Tribunnews.com/Maliana)