"Biasanya presiden begitu. Kalau ada hal-hal dianggap penting, Presiden mengajak bicara Wapres. Mungkin aja (Reshuffle), kan namanya isu strategis," kata dia.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Jokowi sedang melihat waktu yang tepat.

"Soal kepercayaan Jawa. Dia tidak hanya Rabu, tapi Rabu nya Pon. Biasanya orang Jawa seperti itu, sangat kental ke-Jawa-annya. Mengikuti penanggalan Jawa. Yang dianggap menurutnya hari yang baik," ujarnya.

Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah' partai politik.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian, yang kinerjanya kurang baik.

"Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak terkena PHK," ucapnya.

Yang pasti, ucap Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.

Baca juga: Bocoran Reshuffle Kabinet: 6 Menteri Akan Dilengserkan, Jokowi-Amin Bertemu Empat Mata

"Kriteria itu yang penting, untuk setidaknya dua kursi menteri yang saat ini kosong," imbuh Ujang.

Jokowi dikenal sebagai presiden 'njawani' nan lekat dengan simbol-simbol.

Jika menilik penanggalan Jawa bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 23 Desember.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.

Tapi, dua partai politik, PDIP dan Gerindra dipastikan akan ngotot untuk tetap mengisi dua kursi kementerian yang kosong tersebut.

Jika terjadi reshuffle, Adi meyakini pos kementerian akan diisi oleh kader partai politik, karena untuk kepentingan Pemilu 2024.

"Saya kira partai akan tetap ngotot, Gerindra dan PDIP. Tentu ini bagian jalan panjang Pemilu 2024. Kerja menteri akan mendongkrak pamor partai," ujarnya. (tribun network/fik/yud/sen)