Vaksin-vaksin tersebut menurut Budi akan datang secara bertahap ke Indonesia. Sehingga diharapkan 181 juta masyarakat dapat segera divaksinasi.

Lebih jauh Menkes Budi menjelaskan bahwa belum pastinya jumlah dosis vaksin yang diterima dari GAVI, melatarbelakangi pemerintah membuat kerjasama pengadaan yang sifatnya opsi dengan sejumlah perusahaan farmasi.

Opsi tersebut yakni bila jumlah vaksin yang diterima dari GAVI sesuai dengan perkiraan awal maka tidak perlu ada tambahan pengadaan vaksin.

"Itu sebabnya kenapa kita buat kontrak dengan opsi dari suplier vaksin yang ada tadi, yang 4 (Sinovac, Novovax, AstraZeneca, Pfizer) tadi. Supaya kalau ada kepastian dari pengadaan dari GAVI, yang sifatnya gratis kita tak perlu ambil dari mereka. Tapi kalau vaksin GAVI belum bisa terdelivery sesuai jadwal, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan perusahaan tersebut secara bilateral," pungkasnya.

Nakes Prioritas

Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi) untuk rencana vaksinasi Covid-19 pada 2021 mendatang.

Itagi adalah badan independen yang memberikan advice atau masukan kepada Menteri Kesehatan terkait dengan program vaksinasi.

"Badan independen ini ada di setiap level. Contohnya di WHO ada juga ada Badan Independen untuk imunisasi yang namanya SAGE. Kita berdiskusi dengan mereka," kata Budi.

Dari hasil konsultasi dengan Itagi tersebut pemerintah menurut Budi memutuskan bahwa vaksinasi tahap pertama akan diberikan kepada 1,3 juta petugas kesehatan yang tersebar di 34 Provinsi.

"Tahap kedua kita berikan ke petugas publik. Ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya, masyarakat Lansia, di atas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang," kata dia.

Setelah tahap pertama dan kedua selesai menurut Budi, maka vaksin akan diberikan kepada masyarakat umum. Pemberian vaksin Covid-19 tahap pertama bagi petugas kesehatan menurut Budi dilakukan seluruh negara.

"Mengapa? (tenaga kesehatan) ini adalah garda terdepan, orang - orang yang paling penting di masa pandemi krisis Covid-19. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten yang dilakukan di Inggris, Amerika, semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksin," katanya.

Untuk tahapan kedua, kebijakan setiap negara menurutnya berbeda-beda. Ada yang mengurutkannya berdasarkan umur dan ada juga berdasarkan aktivitas pekerjaan.

"Di kita public workers dulu. Mengapa? Karena memang kita membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun," kata dia.