Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi X DPR Desak Pemerintah Perpanjang Pendaftaran Rekruitmen Satu Juta PPPK

Pemerintah daerah tidak menerima secara utuh informasi rekruitmen sejuta guru honorer sebagai PPPK, termasuk siapa pihak yang menanggung beban gaji.

Komisi X DPR Desak Pemerintah Perpanjang Pendaftaran Rekruitmen Satu Juta PPPK
Istimewa
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang satu hari penutupan masa pendaftaran rekruitmen satu juta guru honorer, usulan formasi dari pemerintah daerah masih tergolong minim. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pun diminta memperpanjang masa pendaftaran hingga masifkan sosialisasi. 

"Kami mendapat informasi hingga H-1 penutupan masa pendaftaran, pengajuan formasi kebutuhan guru dari pemerintah daerah masih minim. Kami meminta agar ada perpanjangan masa pendaftaran sehingga makin banyak kesempatan bagi guru honorer memperbaiki nasib mereka," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (30/12/2020).

Dia mengatakan hingga pertengahan Desember lalu jumlah usulan formasi guru dari pemerintah daerah baru 174.077 formasi. 

Padahal pemerintah menargetkan akan bisa merekrut 1.000.0000 guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pemerintah daerah sepertinya masih ragu untuk mengajukan formasi kebutuhan guru, karena dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah," ujarnya.

Huda mengungkapkan selama ini beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah baik dari unsur PNS maupun PPPK memang menjadi beban pemerintah daerah. 

Baca juga: Perekrutan CPNS Dibuka Maret 2021, Formasi yang Dicari Adalah PPPK Guru

Oleh karena itu saat ada pembukaan rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah daerah khawatir hal itu akan kian memperberat beban APBD. 

"Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan jika sejuta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK nantinya akan ditanggung oleh pemerintah pusat baik dari segi gaji dan tunjangannya," katanya.

Huda menilai minimnya sosialisasi tentang rencana rekruitmen sejuta guru honorer sebagai PPPK menjadi pemicu keenganan pemerintah daerah mengajukan formasi kebutuhan guru ke pemerintah pusat. 

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas