TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN menggelar acara Refleksi Akhir Tahun di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2020).

Pada kesempatan itu, anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal memaparkan, kunci keberhasilan bangkit dari krisis ekonomi pasca pandemi, adalah optimalisasi sumber pendapatan negara, efisiensi anggaran, dan pengelolaan utang yang prudent (penuh kehati-hatian).

"Terkait strategi pemulihan ekonomi nasional, PAN menekankan pada 3 faktor penting yang membutuhkan fokus dan perhatian pemerintah, pertama optimalisasi penerimaan negara, kedua efisiensi anggaran dan ketiga pengelolaan utang yang prudent," kata Jon.

Baca juga: Sekjen PAN: Pandemi Jangan Jadi Alat Politik Meraih Simpati Masyarakat

PAN sepakat, kebangkitan ekonomi nasional membutuhkan dorongan besar dari pemerintah melalui kebijakan anggaran yang 'pro growth and pro employment'.

Oleh karenanya, optimalisasi sumber pendapatan negara, pemanfaatan APBN secara tepat sasaran dan efisien, serta kemampuan mengelola utang yang bijak untuk menopang subsidi, memberikan stimulus ekonomi dan lain-lain merupakan kunci keberhasilan kita untuk bangkit dari krisis ekonomi pasca pandemi.

"Seiring dengan itu, PAN juga menekankan agar pemerintah mewaspadai dan mencari solusi atas besaran SILPA (SAL) yang saat ini sudah mencapai Rp. 221 Triliun atau setara 25 persen dari defisit anggaran," ujar Jon.

PAN, lanjut Jon, berpandangan selama berlangsungnya pandemi Covid-19 tahun 2020, peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung dan penggerak perekonomian nasional.

Jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,1 Juta unit usaha (2018) dan berkontribusi pada jumlah tenaga kerja disektor UMKM sebesar 116,9 Juta (97persen).

Baca juga: Fraksi PAN Minta Pemerintah Segera Produksi Massal GeNose

"PAN mendorong Pemerintah melanjutkan dan meningkatkan berbagai program subsidi di tahun 2021 yakni dukungan anggaran untuk UMKM, pemberian bantuan sosial secara tunai, stimulus subsidi listrik untuk pelanggan kurang mampu serta realisasi subsidi gaji karyawan untuk mencegah PHK," katanya.

Bagi masyarakat yang terkena PHK, lanjut Jon, PAN meminta pemerintah mempersiapkan program padat karya tunai, program pelatihan dan peningkatan kapasitas (re-skilling) dan bantuan sosial secara tunai.

"Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, maka segala bentuk bantuan sosial harus benar-benar diawasi oleh berbagai pihak termasuk KPK," pungkasnya.