TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2020 akan segera berakhir dan berganti ke tahun 2021.

Sejumlah peristiwa besar telah terjadi di Indonesia sepanjang 2020.

Selama 2020, nama Natuna kian populer.

Presden Jokowi turun langsung ke Natuna saat Laut Natuna diklaim China.

Tidak hanya itu, Natuna juga menjadi tempat observasi pertama bagi WNI asal China saat pandemi Covid-19.

1. Laut Natuna diklaim China

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terkait masalah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.

"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya Selasa (7/1/2020).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan pemerintah tidak akan berunding mengenai batas wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah masalah tentang ekonomi bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya mengenai ekonomi bukan bicara kedaulatan. Dua hal yang berbeda itu ya sudah."

"Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya tidak ada keinginan pemerintah untuk berunding menganai batas wilayah kita," ungkapnya.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada enam kapal asing yang ditangkap karena masuk ke Perairan Natuna dan jumlah kapal asing yang melanggar terus berkurang.

2. Natuna Jadi Lokasi Karantina WNI

Pada bulan Februari 2020, ratusan WNI di karantina setelah pulang dari China.

238 WNI dari Provinsi Hubei, China dikarantina di Natuna selama dua minggu, untuk mencegah terpapar virus Corona.

Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah memilih Natuna, karena Natuna memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

"Memang kemarin ada beberapa alternatif. Ada yang kemarin Morotai misalnya, Biak. Karena kita memerlukan untuk turun itu memerlukan landasan sehingga (pesawat) kita bisa turun," ungkap Jokowi, Senin (3/2/2020).

Jokowi memilih Natuna, karena di sana memiliki fasilitas kesehatan yang sudah siap.

"Tidak semua pulau bisa dipakai. Kita mengukur tingkat kesiapan tim kesehatan yang ada di situ. Sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna," jelasnya.

3. 238 WNI Tinggalkan Natuna: Terimakasih, Selamat Tinggal Natuna

Sebanyak 238 Warga Negara Indonesia (WNI) akhirnya dipulangkan setelah 14 hari menjalani observasi di Hanggar Lanud Raden Sajad, Kecamatan Ranai Kota, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Sabtu (15/2/2020) pukul 13,00 WIB, di Lanud Raden Sajad, ratusan WNI itu diterbangkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Sebelum diterbangkan mereka diberikan surat keterangan sehat dari Kemenkes yang diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto secara simbolik.

Bahkan di hadapan ratusan WNI Menteri Kesehatan, dan Menteri PMK bersama Kepala BNPB menyapa para WNI.

Motivasi semangat tak luput menjadi pesan buat ratusan WNI agar dapat berjuang melanjutkan mimpi-mimpi.

Ratusan WNI itu tampak antusias, tepuk dan sorak teriakan yang terdengar menjadi penyemangat mereka.

Bahkan sebelum ratusan WNI memasuki pesawat, mereka bergilir bergantian menuju pintu pesawat.

Mereka begitu, bersemangat bahkan ada yang bahagia hinga meneteskan air mata.

"Terimakasih Pak Menteri, kami akan segera bertemu keluarga," teriak para mahasiswa itu.

Dengan menenteng tas berjalan menuju pesawat, lambaian tangan tak henti-hentinya disampaikan kepada masyarakat Natuna yang ikut menyaksikan keberangkatan ratusan WNI.

Ratusan Warga Ikut Melepas

Masyarakat Natuna ikut melepas keberangkatan 238 Warga Negara Indonesia yang diobservasi di Hanggar Lanud Raden Sajad, Natuna, Sabtu (15/2/2020) siang.

Pantauan Tribun, lokasi hanggar tengah dipadati ratusan warga Natuna.

Mereka tampak menenteng Bendera Merah Putih.

Suasana itu seketika begitu riuh di bawah terik matahari.

Ketua RT warga Kota Tua Penagi, Yohannes mengatakan warga akan melepas pemulangan ratusan WNI.

"150 orang dari Kota Tua Penagih dan 74 orang dari kampung Pering," ujarnya.

Tidak hanya warga, bahkan ratusan personel gabungan tampak memadati lokasi hanggar, sementara para WNI masih tampak di dalam hanggar.

Sebanyak 3 unit pesawat yang akan mengangkut ratusan WNI telah stanby di samping hanggar.

4. Jelang Berakhirnya Observasi WNI, Natuna Banyak Dikunjungi Para Menteri

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kabupaten terluar yang terletak di Laut China Selatan itu, dikunjungi banyak menteri dalam dua minggu.

Mulai dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Kamis (13/2) kemarin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Idham Azis.

Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri adalah untuk menyampaikan langsung rasa terimakasih dan kebanggaan kepada seluruh elemen masyarakat Natuna.

Panglima dan Kapolri akan menggelar bakti sosial bersama warga Natuna di Kota Tua Penagi dan Kampung Tering yang jaraknya paling dekat dengan Lanud Raden Sajad, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis (13/2) pagi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta masyarakat Kabupaten Natuna memaklumi kurangnya informasi soal karantina WNI dari China.

Mahfud MD mengaku perkembangan informasi soal virus corona begitu cepat sehingga terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat Natuna.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam unggahan YouTube metrotvnews, Selasa (4/2/2020).

Saat itu, Mahfud MD mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui tokoh masyarakat Natuna di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa.

Tokoh Natuna di antaranya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal yang didampingi wakilnya, Ketua DPRD, Ketua KNPI Natuna, perwakilan perguruan tinggi, dan anggota Pemuda Pancasila.

Mahfud MD menyebut penolakan masyarakat Natuna terhadap WNI dari China disebabkan karena keterlambatan informasi yang sampai kepada warga.

"Memang terjadi semacam...bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi ya, karena perkembangan berlalu begitu cepat," ujar Mahfud MD.

5. Natuna Sandang Kabupaten Zero Covid-19

Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau mempunyai jejak penting bagi percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

Pada awal 2020, Natuna menjadi tempat transit bagi ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok.

Mereka dikarantina di area Lapangan Udara (Lanud) Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna.

Bupati Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal, mengatakan pihaknya berupaya menjaga agar Kabupaten Natuna tetap menyandang status Kabupaten zero Covid-19.

Ia optimis akan hal tersebut, karena didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan di Natuna.

Pihaknya bersama Polres, Dandim, Dinas Kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Natuna, selalu siaga mulai dari pagi, siang hingga malam secara bergantian menjaga warga Natuna, agar menaati protokol kesehatan.

"Alhamdulillah, Kabupaten Natuna zero Covid-19. Warga Natuna kompak menjaga sesama, agar terhindar dari virus corona,” ungkapnya.

Baca juga: 2 Kapal Ikan Berbendera Vietnam Beserta 17 ABK Ditangkap di Laut Natuna Utara

Baca juga: Info BMKG Kamis, 31 Desember 2020: Waspada Gelombang Tinggi di Laut Natuna Utara Mencapai 6 Meter

Dia menjelaskan, pihaknya menginstruksikan seluruh perangkat desa ia minta untuk menjaga desa masing-masing, dengan aturan yang ketat.

Setiap pendatang, yang berasal dari luar Kabupaten Natuna, tanpa kecuali, harus menjalani rapid test.

Jika hasilnya reaktif, maka pendatang tersebut harus menjalani swab test, kemudian wajib isolasi, sampai hasil swab test keluar.

“Untuk swab test, kami mengirim sampel ke laboratorium di Batam. Hasilnya baru kami terima 3-4 hari kemudian," kata dia.

Sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Ramly Abdul Hamid Rizal mengakui, memang tidak mudah mengawasi lalu-lintas warga. Maklum, ada 154 pulau besar dan kecil di Kabupaten Natuna.

Salah satu kunci utama, kenapa Natuna mampu bertahan zero Covid-19.

Wujud ketegasan itu adalah dengan membentuk Satgas Covid-19 hingga ke tingkat desa.

“Tanpa kekompakan warga, kami tidak mungkin mampu mengawasi para pendatang. Sangat banyak pintu masuk di berbagai pulau tersebut. Kami tegas dan warga Kabupaten Natuna kompak,” ujar Abdul Hamid Rizal.

6. Pangkalan Militer AS Bakal Dibangun di Kepulauan Natuna ?

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membantah adanya tudingan penandatanganan bersama antara Menlu Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai Kepulauan Natuna yang akan dibangun pangkalan militer AS.

"Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna. Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif," kata Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (31/10/2020).

Dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kata Hasanuddin, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun di wilayah NKRI termasuk di Kepulauan Natuna.

"Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan negara lain asal dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa dan bukan membangun pangkalan militer asing," ujarnya.

Hasanuddin menegaskan tidak sepantasnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berbicara soal isu-isu negara lain termasuk di Indonesia.

Terlebih, kata Hasanuddin, di Indonesia Pompeo sempat menyinggung isu komunis yang sedang menjadi pro dan kontra di dalam negeri.

"Saya pertanyakan mengapa Pomeo menyinggung isu komunis. Padahal di negara asalnya di AS , komunis sudah tidak dijadikan isu politik lagi. Ada apa ?," katanya.

Ia menegaskan melontarkan isu tanpa argumentasi yang jelas hanya akan menimbulkan keresahan di antara masyarakat Indonesia , bekerja sama di bidang ekonomi akibat pandemi virus corona akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kedua negara .

“Patut dipertanyakan maksud Pomeo menyinggung isu komunis itu untuk apa. Dasarnya apa," ujar dia.

Hasanuddin mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah terkecoh dengan memihak satu blok atau negara yang sedang berseteru.

"Indonesia konsekuen dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif," pungkasnya.

7. Marak Pencurian Ikan di Laut Natuna

PSDKP menangkap sebanyak 3 kapal asing beserta 27 ABK-nya saat melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Laut Natuna Utara (ZEE Indonesia).

Kapal yang ditangkap adalah KG 95118 TS dengan 2 awak tertangkap tangan oleh kapal pengawas KP Macan 01, dan KG 94629 TS dengan 10 awak tertangkap tangan oleh kapal pengawas KP Orca 03, serta KG 93255 TS dengan 15 awak tertangkap tangan oleh kapal pengawas KP Hiu 11.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Tatang Suheryadin mengatakan, PSDKP menangkap tangan 3 kapal berbendera Vietnam tersebut yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Laut Natuna Utara (ZEE Indonesia).

Ketiga kapal muatan tersebut, memasuki batas perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang (Pair Trawl).

"Total awak berjumlah 27 orang diserahkan PSDKP ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak pada 3 Maret kemarin, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan dugaan pelanggaran keimigrasian," ujar Tatang Suheryadin saat press conference, Senin (9/3/2020).

"Sesuai dengan hasil pemeriksaan pada masing-masing awak kapal berjumlah 27 orang tersebut, yang bersangkutan mengakui bahwa tidak mengetahui sudah berada di wilayah perairan Indonesia, karena tugas mereka hanya menarik jaring dan memilih ikan," ujar Tatang Suheryadin.

Namun, lanjut Tatang, keberadaan Warga Negara Vietnam di ketiga kapal perikanan diduga tidak menghormati, dan tidak menaati peraturan perundang-undangan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, sehingga mengancam keberlanjutan Sumber Daya Laut Indonesia.

"Mereka terbukti melanggar pasal 75 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2011, yang mana Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," ungkap Tatang.

Sedangkan untuk penangungjawab alat angkut atau nakhoda kapal, saat ini masih diperiksa lebih lanjut di PSDKP Pontianak, sehubungan dengan dugaan melanggar pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat 1, dan pasal 93 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat 2, pasal 85 Jo. Pasal 9 UU RI nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.