TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyuntikan pertama vaksin Covid-19 bikinan Sinovac kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai dapat menjadi simbol bahwa vaksin buatan China tersebut aman digunakan.

Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, vaksinasi pertama kepada presiden untuk membantah berbagai isu miring soal vaksin Covid-19 Sinovac.

"Dengan kepala negara menjadi orang pertama, ini memberi keyakinan kepada masyarakat khususnya para petugas kesehatan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada para petugas kesehatan ini merupakan vaksin yang aman," kata Prof. Ari kepada Tribun, Rabu (6/1/2021).

Pemerintah mengawali tahun 2021 dengan menggelar program vaksinasi nasional. Pemberian vaksin Covid-19 tahap pertama diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

Ada 1,3 juta tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia yang akan divaksinasi.

Baca juga: Wagub DKI: Ada Sanksi Denda Rp 5 Juta bagi Warga Ibu Kota yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Selain petugas terdaftar, vaksinasi juga diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan.

Vaksinasi tahap awal akan berlangsung pada Januari-April 2021. Kelompok prioritas lain, yaitu petugas pelayanan publik.

Baca juga: Media Asing Soroti Program Vaksinasi Massal Indonesia yang akan Dimulai pada 13 Januari 2021

Kelompok ini mencakup tentara, polisi, aparat hukum, petugas pelayanan publik di fasilitas transportasi umum, petugas PLN, perusahaan air minum, dan pekerja lain yang pelayanan kepada masyarakat. Jumlah yang ditargetkan sebesar 17,4 juta orang.

Namun terdapat sejumlah masalah menjelang vaksinasi tahap awal yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Kementerian Kesehatan, kemarin, menyebut proses pendataan jumlah tenaga kesehatan yang akan menerima imunisasi Covid-19 belum selesai.

Padahal Pemerintah menargetkan program penyuntikan vaksin berlangsung pekan depan. Proses pendataan tenaga kesehatan yang menerima vaksin harusnya rampung pada 3 Januari kemarin.

Selain urusan data, distribusi vaksin untuk petugas medis belum tuntas. Di Sumatera Barat, Pemerintah baru mengirimkan vaksin sebanyak 36.920 dosis.

Jika mengacu pada kebutuhan imunisasi sebanyak dua dosis per orang, vaksinasi baru bisa dilaksanakan terhadap 18.460 tenaga kesehatan. Jumlah itu belum memenuhi kebutuhan vaksinasi bagi 27.365 tenaga kesehatan yang ada Sumatera Barat.

Berikut petikan wawancara lengkap Tribun Network bersama Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam: