Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Pahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator pusat Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional (AMAN) Ginka Febriyanti mengatakan sosok Kapolri mendatang setelah Jenderal Polisi Idham Aziz adalah seorang pemimpin yang menjadi pengayom Kebhinekaan.

Pengayom Kebhinekaan menurut Ginka adalah sosok yang akomodatif bagi semua elemen bangsa di tengah kemunculan politik identitas dan berbagai gesekan yang harus diantisipasi.

Baca juga: Ini Sepak Terjang 5 Calon Kapolri Pengganti Idham Aziz yang Direkomendasikan Kompolnas Pada Jokowi

"Menurut saya yang terpenting dari calon Kapolri itu adalah bagaimana visi misinya dalam melakukan perbaikan di tubuh Polri kemudian memimpin bagi semua elemen. Artinya akomodatif bagi semua kalangan," kata Ginka kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.

Kapolri juga bertugas sebagai perekat bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Ginka, sosok perekat ini sangat dibutuhkan seorang penegak hukum dalam melindungi dan mengayomi banyak orang.

Ia juga menyinggung Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang harus menjadi jalan lurus Kapolri dalam setiap memimpin dan menjalankan tugas. Artinya, kata dia, ukuran calon Kapolri harus melihat regulasi dan konstitusi, bukan media, meskipun penunjukannya adalah hak prerogatif Presiden.

Baca juga: PKB: Presiden Jokowi Akan Usulkan Satu Nama Calon Kapolri yang Dekat Dengannya

"Kalau kami melihat mayoritas agama bukan faktor karena tetap saja yang akan dilihat dan dirasakan adalah bagaimana dia memimpin. Kapolri itu kan harus menegakkan hukum secara adil, sehingga semua identitas SARA-nya harus dilepas hanya demi kepentingan bangsa dan masyarakat," jelas Ginka.

Saat ditanya mengenai nama calon Kapolri selanjutnya, Ginka mengatakan hanya memiliki informasi dari media. Berdasarkan pengamatannya di berbagai media online maupun elektronik, terdapat sejumlah nama seperti Kepala BNPT Boy Rafli, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo.

"Kalau saya baca itu ada nama-nama yang jago di bidang serse, ada yang jago di Humas, ada juga yang lama di bidang pemeliharaan Kamtibmas," ujar Ginka.

"Dari nama-nama itu, apakah dia mampu bersikap adil, mampu melawan politik identitas, mempersatukan masyarakat, bagaimana visi misi yang dimilikinya, bagaimana komitmennya terhadap Pancasila, itu semua kan jadi pertimbangan Presiden," jelasnya.