TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia resmi mengajukan permintaan vaksin gratis melalui jalur multilateral Indonesia Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI), lembaga bagian dari WHO.

Pengajuan tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melalui virtual, Kamis (7/1/2021).

Keduanya menandatangani formulir B Vaksin Gavi Covax Facility, sebagai pelengkap konfirmasi keikutsertaan Indonesia dalam pengadaan 108 juta dosis vaksin Covid-19 gratis dari lembaga internasional tersebut.

"Ini adalah satu supaya Indonesia bisa memperoleh akses maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari Gavi," ungkap Menkes Budi.

Budi menyambut baik, jika Indonesia masuk daftar sebagai penerima vaksin gratis tersebut.

Selain tidak mengeluarkan biaya alias gratis, potensi 108 juta dosis vaksin Covid-19 melengkapi komitmen pengadaan vaksin Indonesia melalui jalur bilateral lainnya.

Indonesia telah mendapatkan komitmen 125 juta vaksin dari Sinovac, 50 juta dosis vaksin dari AstraZeneca, 50 juta dosis dari Novavax sehingga total 225 juta dosis vaksin.

"Ada (juga) potensi dari Pfizer dalam waktu dekat serta potensi 108 juta dari Gavi cukup untuk 181 juta rakyat Indonesia," jelasnya.

Dia pun berharap, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dapat menempati posisi Co-Chair di GAVI, dimana nama Retno sebelumnya telah diusulkan dalam pemilihan co-chair.

"Bila terpilih menjadi co-chair di GAVI, 108 juta dosis bisa maksimal kita peroleh karena potensi pengadaan vaksinnya besar sekali dan gratis," harap wakil menteri BUMN ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Minggu depan sudah mulai vaksinasi, tapi memang keadaan belum bisa kembali langsung normal. Oleh sebab itu saya titip kepada Bapak Ibu sekalian sampaikan ke tetangga, keluarga dan teman-teman agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan," kata Presiden saat penyerahan Bantuan Modal Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Fatwa Pemimpin Tertinggi Iran: Pemerintah Iran Tak Boleh Impor Vaksin dari AS dan Inggris

Menurut Presiden pemerintah sedang berupaya agar vaksinasi rampung kurang dari setahun.

Perlu setidaknya 182 juta orang atau 70 persen masyarakat Indonesia yang divaksin agar tercipta kekebalan komunal.

Dengan terciptanya kekebalan komunal atau kelompok maka pandemi akan berhenti.

"Nanti kalau yang divaksin sudah 182 juta, itu 70 persen dari penduduk Indonesia itu sudah terjadi yang namanya kekebalan komunal. Insya allah covid-nya sudah stop itu harapan kita semua," katanya kepada para penerima BMK.

Sementara itu, juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menegaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali bersifat wajib.

Ia mengingatkan, daerah yang menolak menerapkan PPKM diperintahkan segera mematuhi.

"Bagi pihak manapun yang menolak kebijakan dari pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah, karena instruksi ini bersifat wajib," katanya.

Wiku melanjutkan, kebijakan PPKM di sejumlah daerah di Jawa dan Bali dibuat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan sektor kesehatan dan ekonomi.

Hal ini bisa dilihat, berdasarkan grafik yang dipaparkan, di mana Pulau Jawa dan Bali merupakan zona merah dan kontributor terbesar di tingkat nasional dan menambahkan kasus positif tertinggi.

"Bukan saja pemerintah daerah, masyarakat dari daerah tersebut bisa melihat dengan jelas tingkat kedaruratan penyebaran Covid-19 di daerah yang wajib dibatasi kegiatannya," lanjut Wiku.(tribun network/yud/rin/fik)