TRIBUNNEWS.COM - Bursa calon Kapolri masih hangat diperbincangkan jelang purna tugasnya Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada Februari mendatang.

Terlebih dengan mengerucutnya lima nama kandidat calon Kapolri yang telah dibeberkan Menko Polhuam Mahfud MD.

Kelima nama Komisaris Jenderal (Komjen) itu telah diserahkan Kompolnas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian diipilh satu nama diajukan ke DPR untuk menjalani sejumlah tes.

Di luar hal itu, sejumlah reaksi mencuat dari berbagi kalangan terkait pencalonan Kapolri baru.

Mulai dari anggota dewan hingga pengamat memberikan tanggapan jelang pemilihan Kapolri.

Baca juga: LIVE Streaming Detik-detik Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac Hari Ini Pukul 10.00 WIB

1. Mahfud MD Sebut Presiden Belum Kirim Nama ke DPR

Diberitakan Tribunnews.com, beredar nama-nama calon Kapolri yang disebut akan menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis karena segera memasuki pensiun. 

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat suara.

Melalui cuitannya, @mohmahfudmd, ia mengabarkan jika sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR.

"Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR," tulis Mahfud MD, Selasa (12/1/2021).

Menurutnya, hingga saat ini, Jokowi masih mempertimbangkan siapa yang pantas menduduki jabatan Kapolri nantinya.

"Belum ada yang tahu siapa calon Kapolri kita sebab Presiden masih terus mempertimbangkan secara seksama siapa yang paling tepat untuk jabatan tersebut," lanjutnya.

Ia mengatakan nama-nama calon Kapolri baru yang beredar hanya sekedar spekulasi.

"Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi," ungkap Mahfud.

Baca juga: 8 Nama Jenderal Bintang Tiga yang Tak Diusulkan sebagai Calon Kapolri ke Jokowi, Ada Ketua KPK

Menkopolhukam ini membeberkan cara khas yang sering dilakukan Jokowi dalam memilih pejabat.

Presiden akan meminta dibuatkan 5 draf dokumen pengusulan yang berisi nama-nama calon pejabat.

"Cara khas yang sering dilakukan Presiden dalam memilih pejabat: Meminta dibuatkan 5 draf surat pengusulan yang berisi nama-nama yg berbeda," kata Mahfud,

Pada waktu yang tepat, presiden akan menandatangani salah satu draf nama pejabat itu.

Sementara, draf lainnya akan dimusnahkan.

"Pada saat yang tepat beliau tandatangani salah satu sedangkan draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan," cuitan Mahfud.

"Jadi tak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi," lanjut Mahfud.

2. Kata Listyo Sigit

Dikabarkan Kompas.com, nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo belakangan ini santer disebut-sebut menjadi calon kapolri yang bakal dipilih Presiden Joko Widodo.

Jenderal bintang tiga itu digadang-gadang menjadi calon kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.

Listyo pun angkat bicara dan menepis isu tersebut.

Ia enggan menanggapi prediksi yang menyebutnya sebagai calon kapolri, karena mengaku tak tahu asal isu itu.

"Karena memang saya enggak tahu itu muncul dari mana," kata Listyo ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/1/2021).

Bahkan, Listyo Sigit menilai, berbagai macam pernyataan yang menyebutnya sebagai calon kapolri pilihan Jokowi tidak berdasar.

"Jadi hoaks menurut saya," ucap Listyo Sigit.

Nama Listyo sebagai calon kuat kapolri setidaknya disebut sejumlah anggota Komisi III DPR, pihak yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Salah satunya adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid. Jazilul berpendapat, Jokowi hanya mengirim satu nama calon Kapolri ke DPR melalui surat presiden, dan Listyo menjadi kandidat terkuat.

"Prediksi saya, calon terkuat Pak Listyo Sigit Prabowo tanpa menutup peluang pak Gatot Edy Pramono (Wakapolri) dan lainnya. Semuanya kembali pada ketentuan Allah dan Presiden," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (11/1/2021).

Sedangkan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa Listyo Sigit menjadi calon kuat bersama Wakapolri saat ini, Komjen Gatot Edy Pramono.

"Konon menguat ke Listyo Sigit Prabowo, tapi kan namanya politik, Kapolri itu jabatan politik," ucap Trimedya.

Hingga saat ini, nama calon kapolri pengganti Idham tersebut masih menjadi misteri lantaran penunjukan kapolri memang menjadi hak prerogatif seorang presiden.

3. Lima Menit Akhir

Sementara diberitakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum juga mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR, untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada akhir Januari 2021.

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menyakini Presiden Jokowi sudah memiliki pilihan dari lima usulan nama yang diajukan Kompolnas beberapa hari lalu. 

Namun, Wayan menyebut untuk posisi jabatan tinggi seperti Kapolri, nama dapat berubah-ubah sampai lima menit terakhir jelang pengiriman surat presiden ke DPR. 

"Contohnya, ketika memilih wakil presiden, itu kan diputuskan saat terakhir. Jadi nama bisa berubah, lima menit terakhir baru pasti, kalau belum lima menit terakhir bisa berubah, bisa bergeser," papar Wayan saat dihubungi, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Wayan tidak dapat menduga-duga siapa yang akan dipilih Presiden untuk menjadi Kapolri dari lima nama yang diajukan Kompolnas. 

Ia melihat, lima orang tersebut sudah memenuhi syarat menjadi Kapolri, baik dari segi integritas, prestasi, dan rekam jejaknya. 

"Tapi ada satu hal yang paling penting bagi presiden, yaitu loyalitas dan bisa dipercaya. Itu yang dinilai presiden dan akhirnya mendapatkan kepercayaan, kemudian diajukan Presiden ke DPR," papar politikus PDIP itu.

4. Paket Agus-Boy

Tribunnews.com sebelumnya menuliskan, jelang pensiunnya Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, nama penerusnya terus bermunculan di publik. 

Sebelumnya kabar paket pemilihan Kapolri dan Wakapolri sempat dihembuskan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane. 

Neta tatkala itu menyebut adanya paket Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit menjadi Wakapolri.

Opsi paket tersebut semakin serius dibahas kalangan orang dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR. 

Selain Gatot-Sigit, paket Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Kapolri dan Komjen Pol Boy Rafli Amar menjadi Wakapolri juga muncul.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan peluang paket Agus-Boy terbuka lebar. Apalagi, dia mendapat informasi paket kepemimpinan ini menguat. Artinya belum terlambat dan masih ada waktu.

"Kompolnas dan Komisi III DPR sebaiknya membuka kotak pengaduan untuk menampung informasi dari masyarakat tentang rekam jejak para calon Kapolri, agar Kompolnas dan DPR tidak terjebak dalam pola rekrutmen yang bersifat tertutup, seperti membeli kucing dalam karung," ujar Petrus, ketika dihubungi, Selasa (12/1/2021).

Petrus berharap calon Kapolri dan Wakapolri ke depan dapat menjawab kebutuhan negara terkini dan untuk ke depan, dengan melihat dinamika politik yang berkembang saat ini.

"Di tengah munculnya gerakan radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan basis ormas radikal dan berpaham khilafah yang ada di mana-mana dan belum tertangani dengan baik, maka kriteria untuk menjadi Kapolri setelah Jenderal Idham Azis adalah tipe atau karakter Kapolri yang membawa visi negara menjaga NKRI tanpa kenal gigi mundur," kata Petrus.

Selain itu, Petrus juga menyoroti tidak mencoloknya harta kekayaan dari dua jenderal bintang tiga tersebut. 

"Agus merupakan Komjen yang sederhana, terbukti dengan harta kekayaan paling minimal diantara kelima jenderal bintang tiga yang tengah ramai digunjingkan sebagai kandidat pengganti Idham Azis. Sedangkan Boy Rafli, merupakan jenderal bintang tiga yang juga mirip seperti Agus," tandasnya. 

Komisi III DPR Jadwalkan Fit and Proper Test Calon Kapolri Senin atau Selasa Pekan Depan

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon kapolri Senin (18/1/2021) pekan depan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry usai menggelar rapat pimpinan dan internal Anggota Komisi III DPR RI.

"Kalau bisa Senin atau Selasa (pekan depan) sudah bisa fit and proper test. Itu konsep kami karena masa sidang kami pendek sekali hanya 29 hari. Jadi kami mencoba menyesuaikan semua acara," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: ICW: Mestinya Presiden Terima Masukan Masyarakat di Bursa Calon Kapolri

"Tentu kami berharap kalau bisa besok sudah masuk suratnya, tapi itu kan kewenangan presiden, kami tidak bisa apa-apa," imbuhnya.

Herman berharap, surat presiden (surpres) calon kapolri segera dikirim ke DPR dalam minggu ini.

Sehingga, DPR bisa segera memproses surpres calon kapolri.

"Kami berharap kalau bisa dalam minggu ini surat masuk kemudian dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah), aturan sudah tidak perlu dibawa ke paripurna lagi, segera dari bamus ada penugasan kepada Komisi III," ucap politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Shella, Seno Tri, Vincentius Jyestha, Chaerul Umam/Kompas.com)