Nama Listyo sebagai calon kuat kapolri setidaknya disebut sejumlah anggota Komisi III DPR, pihak yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Salah satunya adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid. Jazilul berpendapat, Jokowi hanya mengirim satu nama calon Kapolri ke DPR melalui surat presiden, dan Listyo menjadi kandidat terkuat.

"Prediksi saya, calon terkuat Pak Listyo Sigit Prabowo tanpa menutup peluang pak Gatot Edy Pramono (Wakapolri) dan lainnya. Semuanya kembali pada ketentuan Allah dan Presiden," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (11/1/2021).

Sedangkan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa Listyo Sigit menjadi calon kuat bersama Wakapolri saat ini, Komjen Gatot Edy Pramono.

"Konon menguat ke Listyo Sigit Prabowo, tapi kan namanya politik, Kapolri itu jabatan politik," ucap Trimedya.

Hingga saat ini, nama calon kapolri pengganti Idham tersebut masih menjadi misteri lantaran penunjukan kapolri memang menjadi hak prerogatif seorang presiden.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Ajukan Listyo Sigit Prabowo Jadi Calon Tunggal Kapolri

Paket Agus-Boy Tersisih

Tribunnews.com sebelumnya menuliskan, jelang pensiunnya Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, nama penerusnya terus bermunculan di publik. 

Sebelumnya kabar paket pemilihan Kapolri dan Wakapolri sempat dihembuskan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane. 

Neta tatkala itu menyebut adanya paket Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit menjadi Wakapolri.

Opsi paket tersebut semakin serius dibahas kalangan orang dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR. 

Selain Gatot-Sigit, paket Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Kapolri dan Komjen Pol Boy Rafli Amar menjadi Wakapolri juga muncul.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan peluang paket Agus-Boy terbuka lebar. Apalagi, dia mendapat informasi paket kepemimpinan ini menguat. Artinya belum terlambat dan masih ada waktu.

"Kompolnas dan Komisi III DPR sebaiknya membuka kotak pengaduan untuk menampung informasi dari masyarakat tentang rekam jejak para calon Kapolri, agar Kompolnas dan DPR tidak terjebak dalam pola rekrutmen yang bersifat tertutup, seperti membeli kucing dalam karung," ujar Petrus, ketika dihubungi, Selasa (12/1/2021).