Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait penunjukan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

RDPU tersebut digelar di ruang Komisi III DPR secara tertutup di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan, tidak banyak pertanyaan yang disampaikan Komisi III terhadap Kompolnas.

Baca juga: Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo Bersafari Temui Ketua Umum Partai Demokrat AHY

"Kami hanya memberikan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme proses penjaringan calon-calon Kapolri dari 13 nama yang sudah terjaring, terpilihlah dari 13 menjadi lima Komjen, maka dari lima diserahkan kepada presiden," ujar Sahroni.

Menurutnya, lima nama calon Kapolri yang diserahkan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas memiliki rekam jejak yang berbeda-beda dan ada plus maupun minusnya.

Baca juga: Listyo Sigit Dianggap Terlalu Muda Jadi Kapolri, Kompolnas: Presiden Akan Lebih Nyaman Sampai 2024

"Semua itu dikembalikan lagi ke pak Presiden, bagaimana pak Presiden ingin menggunakan lembaga Polri ini adalah bagian dari ketertiban dan keamanan, membuat nyaman masyarakat di Indonesia," kata politikus NasDem itu.

"Proses yang sangat panjang yang dilakukan oleh Kompolnas, dan itu menjadi bagaimana menjadi sikap presiden untuk memilih calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis," sambung Sahroni.

Ia menyebut, tidak ada pertanyaan yang spesifik ditanyakan ke Kompolnas, hanya mengulas terkait prosedur penjaringan nama-nama calon Kapolri.

"Demikian yang kami tanyakan kepada Kompolnas dan dijawab oleh Ketua Kompolnas langsung oleh pak Mahfud MD," ujarnya.

"Jadi mekanisme-mekanisme yang dijalankan adalah mekanisme pada proses pemilihan dari beberapa nama, muncul beberapa nama, dan akhirnya diserahkan ke pak Presiden, dipilihlah langsung calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo," tutur Sahroni.

Komjen Listyo Sigit Prabowo Diharapkan Bisa Menata Sistem Kaderisasi Polri

Indonesia Police Watch (IPW) bicara soal iklim di Polri setelah ditunjuknya Kabareskrim Polri Komjen Pol Sigit Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komjen Listyo dipersiapkan untuk menggantikan Jenderal Idham Aziz yang akan segera pensiun.

Meskipun pengangkatan seorang kapolri hak prerogatif Presiden, Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai sebaiknya harus ada tolok ukur yang jelas.

Karena jika tidak, Neta mengatakan orang-orang di lingkungan kepolisian bisa semakin bingung.

"Dengan diangkatnya Sigit menjadi Kapolri, IPW berharap mantan Kabareskrim itu bisa menata sistem kaderisasi Polri agar tidak jomplang dan para senior tidak merasa terbuang," katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo Bersafari Temui Ketua Umum Partai Demokrat AHY

Pengaturan sistem kaderisasi ini, dikatakan Neta, diperlukan agar ada keseimbangan dan untuk menghindari gejolak atau apatisme di jajaran kepolisian.

"Jika tidak ditata dan dibuat keseimbangan, para senior akan merasa tersisih dan terbuang, mengingat Sigit melompati tiga angkatan sekaligus dengan massa pensiun yang sangat panjang, yakni Sigit melompati Akpol 88B, Akpol 89, dan Akpol 90," tambahnya.

Baca juga: Komjen Listyo Sigit Harus Bisa Lindungi Masyarakat dan Tegakkan Hukum dengan Baik

Menurutnya, Sigit harus bertangan dingin dalam menata dan membawa Polri hingga tahun 2027 saat dirinya pensiun.

Di sisi lain, Neta menyebut ada rekan satu angkatan Sigit di Akpol 91 sudah banyak yang menjadi jenderal bintang dua dan memegang posisi strategis di polri.

"Melihat kiprah Sigit selama ini, IPW berkeyakinan mantan ajudan Jokowi itu punya kemampuan untuk menata organisasi Polri dan mau mendengar masukan banyak pihak untuk membawa Polri lebih promoter," katanya.

Neta melanjutkan publik memang harus bersabar menunggu Polri paradigma baru di tangan Kapolri Sigit.

"Harapan ini penting disandarkan, mengingat begitu banyaknya persoalan di eksternal kepolisian yang akan dihadapi Sigit ke depan," ujarnya.

"Jangan sampai konsentrasi Sigit dalam menghadapi berbagai persoalan di masyarakat, menjadi buyar gegara rumit dan menjelimetnya persoal di internal kepolisian," katanya.

Tiga Tantangan Berat Bakal Dihadapi Komjen Listyo Sigit

Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai akan menghadapi tiga tantangan berat dalam tiga tahun ke depan, jika dia resmi jadi Kapolri. 

"Mulai memasuki Pemilu, Pilkada serentak tahun 2023-2024, lintas agama yang sekarang juga lagi perlu diperhatikan. Tapi, saya pikir dia sosok yang tegas untuk hal itu," kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago, Jumat (15/1/2021).

Untuk jangka pendek, kata Faisal, Listyo Sigit masih akan menghadapi tantangan seperti Jenderal Idham Azis yaitu mengatasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Ini Tantangan yang Dihadapi Komjen Listyo Jika Terpilih Jadi Kapolri Menurut Pengamat

Ia menyebut, polisi harus bisa mengayomi masyarakat dan bersikap terukur terhadap pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan. 

"Jangan menggunakan cara-cara kekerasan, karena Covid-19 sudah membuat masyarakat bosen hampir setahun itu mereka tidak melakukan aktifitas, dan aktivitasnya juga lebih banyak mengarah ke ekonomi. Saya pikir lebih persuasiflah, lebih baik daripada penindakan," paparnya.

Baca juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Jokowi Ingin Dikawal oleh Listyo Sampai Kepemimpinannya Selesai?

Secara personal, Faisal melihat Listyo Sigit memiliki prestasi dan rekam jejak yang baik, serta mampu menjaga kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. 

"Untuk ke depan sampai berakhirnya Pak Jokowi, saya pikir cocok untuk menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat," kata dia.