Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

1 Juta Kasus Covid-19 Setelah 10 Bulan, DPR Dorong Pemerintah Lakukan Evaluasi Penanganan

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi terkait penanganan Covid-19 selama 10 bulan ini.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in 1 Juta Kasus Covid-19 Setelah 10 Bulan, DPR Dorong Pemerintah Lakukan Evaluasi Penanganan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung melakukan seleksi dengan mengambil sampel plasma darah dari penyintas Covid-19 (orang yang pernah menderita Covid-19 dan sembuh) yang akan mendonorkan plasma konvalesen di Kantor PMI Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/1/2021). PMI Kota Bandung mencatat hingga akhir 2020, penyintas Covid-19 yang mendonorkan plasma konvalesennya sekitar 40 orang, sementara sekarang ini jumlah pengambilan plasma konvalesen dalam sehari sekitar 3-8 kali. Terapi plasma konvalesen dapat menjadi alternatif pengobatan bagi pasien positif Covid-19 kategori ringan dan berat, tapi tidak untuk yg kritis. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

"GeNose ini kan biayanya murah, kalau ditest itu akurasinya diatas 90 %, kenapa kita tidak mempercepat produksi alat ini supaya kemampuan tracing dan testing kita bisa meningkat," ujar dia.

"Saya berharap pemerintah mulai bekerja keras karena ini tidak tanggung-tanggung biayanya besar, waktu kita terbatas sementara korban makin banyak," jelasnya.

"Kita mendukung seluruh upaya untuk menghentikan Covid-19, jangan dikira kalau kita melakukan kritik kita tidak mendukung, kita dukung tapi proses penanganannya harus terukur, terencana dan terkoordinasi dengan benar, melakukan komunikasi publik dengan DPR maupun dengan masyarakat luas supaya penganan Covid-19 bisa berjalan lebih cepat," tutupnya.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbicara di Kompas TV.

Pakai Data KPU

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, basis data yang digunakan dalam vaksinasi Covid-19 menggunakan data dari KPU.

Selain baru menyelenggarakan kegiatan nasional atau Pilkada, data KPU lebih terpercaya ketimbang data dari Kementerian Kesehatan sendiri.

Hal itu disampaikan Budi dalam  kegiatan virtual bertajuk "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang dikutip Tribunnews.com, dalam tayangan YouTube PRMN Suci, Jumat (22/1/2021).

Berita Rekomendasi

"Saya enggak mau lagi memakai data Kementerian kesehatan. Saya sudah kapok. Saya ambil datanya KPU. KPU manual itu kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Jadi Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat di atas 17 tahun," ungkap mantan wamen BUMN ini.

Budi memiliki alasan, lebih memilih basis data milik KPU.

Pasalnya,  saat menyiapkan lokasi penyuntikan vaksinasi dan menggunakan data Kemenkes, banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang tidak detail tercatat.

(Tribunnews.com/Tio/,Rina Ayu Panca)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas