Mengenal Herman Suryatman, Sosok yang Gulirkan Reformasi Birokrasi Tingkat Desa
Herman Suryatman menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Willem Jonata
Setelah inovasi SAKIP Desa diterapkan, angka kemiskinan Kab. Sumedang turun menjadi 9,06 persen. Angka prevalensi stunting turun menjadi 24 persen.
Sementara untuk indeks desa membangun pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Sudah tidak ada desa tertinggal di Kab. Sumedang, 175 desa berkembang, 91 desa maju, dan 4 desa mandiri.
Bedasarkan penilaian AKIP dua tahun yang lalu, Kab. Sumedang berada di peringkat 27 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan nilai 48,58 (C). Saat ini, Kab. Sumedang ada diperingkat 7 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan capaian nilai 67,26 (B).
Menurutnya, ada keunikan dan kebaruan pada tata kelola pemerintahan di 270 desa pada 26 kecamatan di Kab. Sumedang. Kini, sistem anggaran telah berbasis kinerja dan berorientasi kepada hasil.
“Ada sinergi antara kabupaten, kecamatan dan desa. Dengan berbasis digital semua terintegrasi lebih efektif, efisien bahkan transparan,” ungkapnya.
Dikatakan, ia juga telah membangun kolaborasi pentahelix antara lain dengan Telkomsel, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Prasetya Mulya, dan lainnya.
Ke depan, pihaknya juga akan melibatkan masyarakat untuk mengembangkan inovasi conversational government yaitu aplikasi dimana masyarakat bisa berbincang dengan pemerintah melalui aktualisasi artificial inteligent.
Sementara inovasi Super Aplikasi e-Office yang dibangun tahun 2019 kini sudah efektif digunakan oleh perangkat daerah mulai dari kabupaten hingga kecamatan. Bahkan saat ini sudah dikembangkan sampai tingkat desa.
Sebelum inovasi Super Aplikasi e-Office dibangun, indeks SPBE diangka 2,46. Kini indeks SPBE Kab. Sumedang diproyeksikan termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Tata kelola pemerintah di Kab. Sumedang juga dirasakan lebih efektif dan efisien.
Herman menambahkan inovasi SAKIP Desa dan Super Aplikasi e-Office sudah mulai diterapkan oleh Kab. Pangandaran, Kab. Jombang, dan Kab. Karanganyar. Demikian juga kabupaten/kota di Jawa Barat dan di Indonesia yang mulai terkonfirmasi untuk mereplikasi kedua inovasi tersebut.
Apabila SAKIP Desa direplikasi di Jabar maupun Indonesia, ada sekitar 72 ribu desa di Indonesia yang nantinya tata kelola desanya berbasis kinerja dan berorientasi hasil.
“Setiap rupiah betul-betul dikelola dengan baik dan akuntabel, maka anggaran untuk dana desa se-Indonesia yang menembus 72 triliun rupiah bisa dihemat kurang lebih 15 persen. Kita bisa menghemat uang negara 10 triliun rupiah lebih,” pungkasnya.
