Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen, Partai Gelora: 4% Saja Tidak Mudah Dicapai

Mahfuz Sidik menilai kenaikan ambang batas parlemen dari 5 persen dinilai tidak tepat karena akan merugikan suara partai baru dan partai lama. 

Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen, Partai Gelora: 4% Saja Tidak Mudah Dicapai
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta memimpin rombongan DPP Partai Gelora berkunjung ke Museum Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/11/2020). Kunjungan ke Museum NU jadi cara Partai Gelora memperingati Hari Pahlawan. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draf revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas 2021, menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik menilai kenaikan ambang batas parlemen dari 5 persen dinilai tidak tepat karena akan merugikan suara partai baru dan partai lama. 

"Secara subyektif, sebagai partai baru, Gelora Indonesia tentu ingin PT tidak naik dari 4 persen, karena faktanya di pemilu 2019 lalu, tidak mudah mencapai atau melampaui angka PT 4 persen," kata Mahfuz dalam keteranganya, Jakarta, Rabu (28/1/2021).

Baca juga: PBB Tak Setuju dengan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

Menurut Mahfuz, ambang batas parlemen 4 persen telah menghanguskan 15,6 juta pemilih di Indonesia apalagi jika PT tersebut dinaikan dari 4 persen menjadi 5 pesen. 

"PT 4 persen saja telah menghanguskan suara 15,6 juta pemilih di Indonesia. Jumlah suara tersebut, jika di negara-negara Eropa dan sebagian wilayah Asia, sudah cukup untuk menjadi pemenang Pemilu atau jadi presiden terpilih," papar Mahfuz.

Sementara dalam praktek konversi suara ke kursi, kata Mahfuz, 15,6 juta suara milik tujuh parpol yang gugur sejatinya dialihkan alokasi kursinya kepada parpol lain yang melampaui PT 4 persen 

Jika harga 1 kursi penuh dengan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih  (BPP) DPR RI misalnya 240.000 suara, maka dari 15,6 juta suara itu menghasilkan 16 kursi. 

"Jika dihitung bukan dari BPP penuh, misalnya 60 persen BPP, maka jumlah kursi yang dialihkan ke partai lain menjadi jauh lebih banyak dan itu baru perhitungan PT 4 persen, belum 5  persen," ucapnya.

Diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

Namun, dalam Pemilu 2024 direncanakan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi 5 persen.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas