Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada dugaan terkait keterlibatan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. 

Terkait hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta AHY membuktikan terlebih dahulu dugaannya. 

"Dibuktikan saja dugaannya," ujar Djarot, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: AHY Sebut Ada Pejabat Negara Ingin Ambil Alih Demokrat, NasDem: Itu Halusinasi

Djarot lantas mengingatkan bahwa urusan internal partai seharusnya diselesaikan secara mandiri. Sehingga tidak perlu untuk diumbar ke publik dengan kekhawatiran adanya intervensi dari pihak-pihak lain. 

"Urusan internal partai seharusnya bisa diselesaikan secara mandiri, tidak perlu takut akan diintervensi oleh siapapun juga," jelasnya. 

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak melihat apa yang diungkapkan AHY sebagai upaya agar Partai Demokrat bergabung dengan koalisi atau pemerintahan. 

"Tidak juga. Posisinya (Partai Demokrat) sudah cukup nyaman di luar, berada di luar pemerintahan," tandasnya.

Baca juga: Inilah 5 Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat, Ada Orang di Lingkaran Jokowi

Pengamat: Demokrat lagi digoyang

Pengamat Politik Ujang Komarudin menengarai Partai Demokrat sedang digoyang pihak tertentu, seperti halnya partai-partai politik sebelumnya.

Ujang menerangkan, PPP dan Golkar pernah dibelah pihak tertentu, sebelum akhirnya bergabung dan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tahu, PPP dan Golkar pernah dibelah. Lalu ikut pemerintah. Amien Rais juga dikudeta dari PAN. Yang katanya juga disokong oleh kekuasaan," ujar Ujang kepada Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Bahkan, Partai Berkarya juga disebut Ujang telah 'dikudeta'.

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi, AHY Minta Klarifikasi Dugaan Gerakan Politik Kudeta Partai Demokrat

Selain itu, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga 'dipecah'.

"PKS terpecah karena ada Partai Gelora Indonesia," ucap Ujang.

Baca juga: Sikapi Keluh Kesah AHY, Politikus PDIP: Tetap Jernih Meniti Buih, Jangan Resah

Karena itu bukan tidak mungkin, menurut Ujang, saat ini giliran Partai Demokrat yang hendak 'dikudeta'.

"Saat ini sepertinya Demokrat yang sedang digoyang-goyang dan akan dikudeta. Tapi itu baru dugaan. Apakah benar. Kan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sedang meminta klarifikasi pada Jokowi," ucap Ujang.

Pernyataan lengkap AHY

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal ini diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

AHY juga mengungkapkan, adanya lima sosok yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Empat sosok tersebut merupakan kader Demokrat yang aktif, kader partai yang sudah tidak aktif, dan dua mantan kader.

Sementara satu sosok lainnya adalah orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: AHY Kirim Surat Kepada Jokowi Minta Konfirmasi Soal Gerakan Kudeta Ketua Umum Partai Demokrat

Baca juga: Sikapi Keluh Kesah AHY, Politikus PDIP: Tetap Jernih Meniti Buih, Jangan Resah

AHY juga menyebutkan, gerakan ini juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Namun, karena masih memegang asas praduga tak bersalah, AHY mengatakan telah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.

Masih dalam konferensi pers itu, AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.

AHY menjelaskan, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan akan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Baca juga: AHY Ungkap Rencana Kudeta Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?

Baca juga: BREAKING NEWS:AHY Ungkap Ada Gerakan Politik Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat Libatkan Pejabat

Berikut pidato lengkap AHY terkait 'rencana kudeta' terhadap Partai Demokrat:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang

Salam sejahtera bagi kita semuanya

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan muliakan, terima kasih atas kehadirannya di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat ini.

Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam konferensi pers ini karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang perkembangan isu nasional dan perkembangan dinamika politik di lingkungan Partai Demokrat.

Saya didampingi Bung Teuku Riefki Harsya Sekjen Demokrat, Bung Hinca Panjaitan Ketua Dewan Kehormatan, dan Mayor Jenderal Nahrawi Ramli, Ketua Mahkamah Partai Demokrat.

Konferensi pers ini juga dihadiri dan disaksikan oleh para Ketua DPD di 34 provinsi secara virtual. Mereka tentu juga merepresentasi para ketua DPC di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Baru saja bersama para ketua DPD tersebut, saya melakukan rapat pimpinan atau commanders call, yang kami lakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini.

Pada kesempatan itu, ada tiga hal pokok yang telah kami bahas dan diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik.

Pertama, pada awal tahun 2021 ini, masyarakat kita menghadapi serangkaian bencana.

Mulai dari kecelakaan pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga aktivitas gunung berapi.

Kondisi ini tentu menuntut kita, untuk bahu-membahu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban.

Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada para pimpinan daerah dan cabang, serta seluruh kader Demokrat, yang turun secara langsung, untuk ikut memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana.

Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya.

Saya juga telah menginstruksikan, kepada seluruh jajaran Partai Demokrat untuk terus melanjutkan aksi nyata di lapangan.

Kedua, kondisi pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan, di mana kini per hari bisa mencapai lebih dari 11-12 ribu kasus, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta secara nasional.

Sementara hospital occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit di sejumlah daerah sudah mencapai 80 persen.

Untuk itu, kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19; khususnya disiplin menjalankan perilaku 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan).

Saya juga meminta para kader yang menjadi kepala daerah untuk terus meningkatkan dan menjalankan kebijakan 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran.

Terkait situasi pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial kita, saya juga mendorong seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat untuk terus melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah Tanah Air.

Baca juga: Benarkah Demokrat Usulkan Presidential Threshold 0 Persen Untuk Ajukan AHY di Pilpres 2024?

Baca juga: AHY Tuding 5 Orang Berupaya Ambil Alih Partai Demokrat, Akan Dijadikan Kendaraan Politik Capres 2024

Teman-teman wartawan, agenda ketiga dalam commanders call tadi, Rapat Pimpinan Partai Demokrat kali ini, juga membahas hal yang cukup serius.

Yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas.

Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya.

Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini.

Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.

Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang; terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.

Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.

Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kami berharap semua itu tidak benar.

Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu.

Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.

Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam.

Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu; mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya.

Tetapi, lebih dari delapan saksi mengatakan: telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami.

Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun.

Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.

Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, InsyaAllah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban.

Bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD dan ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan.

Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini.

Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas; segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun lalu yang sah.

Dengan kata lain, InsyaAllah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah.

Kepada para pelapor, baik pimpinan daerah dan cabang, maupun para kader lainnya, atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kepada seluruh kader Demokrat, saya menginstruksikan untuk merapatkan barisan, dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat.

Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat.

Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh, tidak lahir dari lautan yang tenang.

Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan muliakan, saya masih ingat, di tempat ini, pada tanggal 15 Februari 2017, saya memberikan pernyataan pengakuan kekalahan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Sekaligus saya sampaikan ucapan selamat saya kepada para pemenang.

Pernyataan itu saya lakukan secara sadar untuk melatih diri berjiwa kesatria.

Sebagaimana yang telah ditanamkan oleh orang tua, keluarga, para pengasuh, para pembina, dan para senior; mulai sejak kecil hingga masuk di lingkungan SMA Taruna Nusantara, Akademi Militer, dan mengabdi di jajaran TNI, bahkan hingga saya memasuki pengabdian di dunia politik.

Saya masih ingat, pesan terakhir dari para senior saya, sebelum saya bergabung ke politik.

Mereka mengatakan: "Gus, kualitas seorang perwira di manapun ia berada, baik ketika aktif di militer maupun di masa purna tugas, bukan ditentukan oleh pangkat dan jabatan; tetapi oleh karakter dan etika keperwiraan serta sifat-sifat kekesatriaannya."

Saya menyadari bahwa persoalan ini merupakan ujian dan tantangan untuk lebih mendewasakan partai kami, serta membuat kami lebih kuat dan lebih besar lagi.

Walaupun berat, tetapi inilah tugas mendasar yang harus kita kerjakan.

Dan hari ini, saya sedang mengemban tugas itu. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."

Selengkapnya, simak video di bawah ini:

(Tribunnews.com/Sri Juliati)