TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, jika tudingan AHY terbukti benar, maka ini tidak bagus bagi perkembangan demokrasi.

Baca juga: Jawab Tudingan AHY, Moeldoko: Kudeta Itu Dari Dalam, Masa Dari Luar

Menurut Ujang, tindakan tersebut sama saja membajak demokrasi.

"Ini sama saja membajak demokrasi dan mengkudeta demokrasi," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Ujang pun menyebut, jika dugaan ada orang lingkaran istana yang akan mengkudeta Demokrat. Itu sebuah malapetaka bagi pemerintah.

Kerena, kata Ujang, publik akan mengecam tindakan itu.

"Jadi sangat wajar, jika AHY berkirim surat pada Jokowi untuk memastikan, apakah ada orang yang terlibat di lingkuaran dalam Jokowi," ucap Ujang.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko angkat bicara mengenai tudingan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa ada orang di lingkaran istana yang terlibat dalam gerakan pengambilalihan partai yang dipimpinnya, secara paksa.

Bahkan sejumlah kader Demokrat menudingnya sebagai orang Istana tersebut,

Moeldoko meminta bahwa jangan setiap ada masalah atau peristiwa dikaitkan dengan istana.

Karena menurut Moeldoko, Presiden sama sekali tidak tahu dengan masalah tersebut.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin, (1/2/2021).

Menurut Moeldoko, masalah partai Demokrat tersebut menjadi urusannya secara pribadi bukan sebaga Kepala Staf Presiden.