TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjawab isu dugaan rencana kudeta Partai Demokrat yang dituduhkan padanya.

Moeldoko menyebut jika isu ini merupakan lucu-lucuan semata.

Moeldoko menyampaikan dinamika dalam partai politik adalah hal biasa.

"Menurut saya ini kayak dagelan, lucu-lucuan, Moeldoko mau kudeta. Lah, apanya yang dikudeta," ungkap Moeldoko dalam konferensi pers, Rabu (3/2/2021) dilansir Kompas TV.

Moeldoko menyebut semua hal memiliki aturan.

"Anggaplah saya punya pasukan bersenjata nih, anggaplah Panglima TNI pengen jadi Ketua Demokrat, emangnya bisa gua todong senjata ke DPC."

"Semua ada aturan ada etik, jangan lucu-lucuan begitu lah," ungkap Moeldoko.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Percaya Moeldoko Terlibat Apalagi Jadi Sponsor Kudeta Partai Demokrat

Moeldoko menyebut ia terbiasa bertemu dengan berbagai pihak.

Moeldoko juga menyebut apa yang dilakukan merupakan hak pribadinya.

"Masa ngopi harus izin presiden, ini berlebihan, janganlah begitu."

"Jadi biasa-biasa aja, intinya aku dateng diajak ketemu, biasa, di kantor saya tiap hari menerima orang, berbagai kelompok, biasa."

"Jadi apa yang salah, aku mau pertemuan di mana kan hak gua, kenapa ikut campur," katanya.

Moeldoko menegaskan dirinya tak memiliki kuasa untuk melakukan hal yang dituduhkan kepadanya, yakni mengkudeta Partai Demokrat.

"Saya orang luar (Partai Demokrat), nggak punya hak apa-apa, yang punya hak orang internal sana," ujar Moeldoko.

Tudingan untuk Moeldoko

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Hal itu diungkapkan Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ungkap Andi Arief.

Andi Arief juga menyebut alasan AHY berkirim surat kepada Jokowi meminta konfirmasi dan klarifikasi.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Pernah Jadi Bagian Partai Demokrat, Roy Suryo Doakan AHY Tegar Hadapi Dinamika Politik

Baca juga: Mau Dikudeta Lingkaran Jokowi dari Ketum Demokrat, AHY: Untuk Kendaraan Politik Nyapres 2024

Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (1/2/2021) pagi.

Tujuan AHY menyurati Jokowi ialah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional yang bermaksud untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet indonesia Maju.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin, dikutip dari kanal YouTube AHY.

Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Demokrat baik pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

Baca juga: Pidato Lengkap AHY Soal Rencana Kudeta Partai Demokrat, Libatkan 5 Orang Termasuk Pejabat

Baca juga: Mau Dikudeta Lingkaran Jokowi dari Ketum Demokrat, AHY: Untuk Kendaraan Politik Nyapres 2024

Terdiri dari 5 Orang

Lebih lanjut AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang.

Terdiri dari satu kader Demokrat aktif dan satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Baca juga: Rencana Pemilu 2024, Legislator Demokrat Ingatkan Soal Jatuhnya Korban Penyelenggara Pemilu di 2019 

Selain itu, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)