Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Aktivis KAMI Ditangkap

Kuasa Hukum Jumhur Hidayat Kritisi Pernyataan Jaksa Soal Perubahan Dakwaan

JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan Jumhur Hidayat

Kuasa Hukum Jumhur Hidayat Kritisi Pernyataan Jaksa Soal Perubahan Dakwaan
tribunnews.com, Danang Triatmojo
Kuasa hukum Jumhur Hidayat, Oky Wiratama (kanan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2021). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan Jumhur Hidayat, terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong dan membuat keonaran.

Jaksa menyebut pihaknya telah menjalankan semua rangkaian penyidikan sesuai ketentuan hukum.

Menanggapi jawaban jaksa, kuasa hukum Jumhur Hidayat, Oky Wiratama menilai pernyataan jaksa keliru karena menyebut perubahan dakwaan terhadap kliennya sebagai hal biasa.

Dalil perubahan dakwaan itu ada dalam salah satu eksepsi yang disampaikan pihaknya.

Baca juga: JPU Sebut Jumhur Hidayat Akui Perbuatannya Sesuai Surat Dakwaan

Tapi kubu kejaksaan justru menyebut perubahan sebagai renvoi.

"Kemarin kami sampaikan bahwa dakwaan jaksa tidak sah karena telah ada perubahan, lalu jaksa menjawab bahwa itu hal biasa, bahkan sama seperti akta perjanjian," kata Oky ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/2/2021).

Padahal menurutnya dalam kasus pidana, perubahan sebuah dakwaan harus melalui prosedur sebagaimana Pasal 144 ayat (1) KUHAP.

Salah satunya harus diizinkan oleh Ketua Pengadilan.

Baca juga: Didakwa Sebar Berita Bohong dan Buat Onar, Deklarator KAMI Jumhur Hidayat Ajukan Eksepsi

"Itu di Pasal 144 ayat 1 KUHP ada prosedurnya, dakwaan kalau mau diubah harus dimohonkan dulu ke Ketua Pengadilan Negeri. Tidak bisa ujug-ujug megubah surat dakwaan," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas