Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Legislator PKS Minta Program Vaksinasi Covid-19 Tidak Diinterupsi dengan Program Vaksin Berbayar

Mufida mengingatkan saat ini pemerintah masih berjuang untuk mendapatkan kuota vaksin Covid-19 yang masih belum di tangan guna

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Legislator PKS Minta Program Vaksinasi Covid-19 Tidak Diinterupsi dengan Program Vaksin Berbayar
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Dokter puskesmas menyiapkan vaksin Covid-19 produk Sinovac untuk disuntikan kepada tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Pelindung Hewan, Jalan Pelindung Hewan, Kota Bandung, Jumat (29/1/2021). Vaksinasi Covid-19 kedua untuk tenaga kesehatan sudah mulai dilaksanakan secara bertahap, namun masih banyak tenaga kesehatan yang baru menjalani penyuntikan dosis pertama karena hambatan terkait database dan aplikasi. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar program vaksinasi nasional yang dilakukan secara gratis tidak diinterupsi dengan lontaran vaksinasi mandiri, vaksinasi gotong royong atau vaksin berbayar.

Mufida mengingatkan saat ini pemerintah masih berjuang untuk mendapatkan kuota vaksin Covid-19 yang masih belum di tangan guna mencapai kekebalan kelompok.

Baca juga: Bio Farma : Bahan Baku yang Tiba Hari Ini Hasilkan 9 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Di tengah perjuangan mengamankan kuota vaksin Covid-19, Mufida mengingatkan jangan sampai justru kuota tersebut diambil untuk program vaksin berbayar.

"Menteri Kesehatan yang baru ditunjuk untuk mengamankan kuota vaksin gratis yang kita dorong dan menjadi mandat Presiden Joko Widodo. Sehingga kesampingkan dulu ide vaksin berbayar di tengah kita sedang memperebutkan kuota vaksin dengan negara-negara lain," ujar Mufida, kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: 646.02 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19 hingga 3 Februari

Mufida menekankan vaksinasi nasional termin pertama untuk tenaga kesehatan belum sepenuhnya berjalan. Masih banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan alokasi vaksinasi tahap pertama.

"Untuk tenaga yang berjuang di garda depan saja belum cukup alokasinya sehingga tidak pas sudah melontarkan vaksin berbayar dan bahkan sudah ada promo vaksin berbayar dari salah satu RS BUMN meski kemudian ditarik dan meminta maaf," ungkap dia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Buatan Rusia Sputnik V Diklaim 91,6% Efektif, Tidak Ada Efek Samping yang Merugikan

Berita Rekomendasi

Mufida menegaskan vaksinasi Covid-19 berbeda dengan proses vaksin lainnya yang berbayar. Izin yang dikeluarkan BPOM pada subtansinya adalah izin kedaruratan.

"Sehingga dalam kondisi darurat hindari logika bisnis. Utamakan logika kemanusiaan," kata dia.

Mufida mengusulkan semangat gotong royong yang diinisiasi swasta atau BUMN lebih baik digunakan untuk mendukung pengembangan vaksin merah putih dan dalam mensukseskan progran vaksinasi nasional dari pemerintah.

Baca juga: Hingga Hari Ini, 51.999 Tenaga Kesehatan Sudah Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Percepatan pengembangan vaksin Merah Putih, lanjutnya, memiliki dimensi jangka panjang sebab vaksin Covid-19 akan terus dibutuhkan bagi generasi mendatang.

"Kebutuhan nasional kan cukup besar, kalau ada dukungan dari swasta untuk vaksin Merah Putih kita tidak akan lagi bergantung kepada vaksin dari luar negeri," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas