Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai, adanya isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat memberikan keuntungan kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.

AHY, kata Ray, diuntungkan karena adanya isu tersebut akan membuat konsolidasi internal lebih ditingkatkan.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Para Syndicate bertajuk 'Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana?', Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Mahyudin: Urgensi RUU BUMDes Demi Kemajuan Desa

"Apakah Pak Moeldoko dirugikan dan AHY dirigikan? enggak kalau bacaan saya, dua-duanya malah diuntungkan dengan peristiwa ini. AHY diuntungkan karena katakanlah dengan ini dia melakukan konsolidasi yang lebih kuat lagi," kata Ray.

Sementara itu, Ray melihat kini sosok Moeldoko sedang menjadi perbincangan publik lantaran dirinya pihak eksternal yang disebut akan mengkudeta AHY.

Baca juga: Politikus Demokrat Kritik Sikap Istana yang Tak Balas Surat AHY: Itu Peninggalan Politik Masa Lalu

Dengan kejadian ini, publik mengetahui bahwa ada keinginan dari Moeldoko untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2024.

Menurut Ray, hal itu tentu menguntungkan bagi Moeldoko, karena akan mendongkrak popularitas Kepala Staf Kepresidenan itu.

"Moeldoko diuntungkan dengan peristiwa ini karena tiba-tiba menjadi perbincangan secara nasional. Orang mengetahui dan mebyadari sekarang bahwa ada keinginan dari Pak Moeldoko untuk menjadi calon presidwn 2024 mendatang. Dan popularitas yang dia bangun 2, 3 hari ini adalah popularitras yang tak terduga sendiri oleh Pak Moeldoko," kata Ray.

Jokowi Tak Balas Surat AHY

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan," ujar Syarief Hasan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Sementara itu, politikus Demokrat, Rachland Nashidik, menyebut persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY turut menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan.

Baca juga: Demokrat: Jika Tak Ada Hubungan dengan Presiden, Jokowi Semestinya Jawab Surat AHY

"Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat," tulis Rachland dalam akun Twitternya.