Pengamat: AHY dan Moeldoko Diuntungkan dengan Adanya Isu Kudeta Demokrat
Adanya isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat memberikan keuntungan kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah "internal" Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diijinkan Presiden," tulis Rachland.
Baca juga: Alasan Munculnya Isu Kudeta di Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Jauh Dibawah SBY
Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat AHY yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).
"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.
Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.
Baca juga: Soal Surat dari AHY ke Jokowi, Istana: Kami Tidak Perlu Menjawab Surat Tersebut
Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," katanya.
Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.
Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsa.
"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.