Belakangan hubungan Anies dan Partai Gerindra yang merupakan satu di antara pengusungnya di Pilkada DKI 2017 memang jadi sorotan publik.

Ada dua hal yang melatarbelakangi sorotan itu.

Pertama, serangan dari politikus Partai Gerindra Ali Lubis kepada Anies yang meminta mantan rektor Universitas Paramadina itu mundur jika tak lagi sanggup menangani pandemi di DKI Jakarta.

Hal itu kemudian menimbulkan kecaman, seperti dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

Dia mengingatkan Ali Lubis yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Jakarta. "Diam kau," tulis Habib membalas cuitan Ali.

Baca juga: Membuat Kebijakan Hingga Jadi Pasien, Anies Bersyukur Punya Pengalaman Lengkap di Masa Pandemi

Kedua, isu Pilkada serentak 2024 yang terkait rencana revisi UU Pemilu.

Dalam Revisi UU itu, ada ketentuan untuk menggelar Pilkada 2022 dan 2023.

Anies yang masa jabatannya di DKI habis pada 2022 terseret polemik karena sejumlah pihak menilai tanpa jabatan ia kehilangan panggung sebelum Pilpres 2024.

Di sisi lain Gerindra yang kini sudah berkoalisi dengan Jokowi dan masuk pemerintahan ingin pilkada digelar serentak yaitu 2024, termasuk jadwal Pilgub DKI Jakarta.

Sikap Gerindra ini sama dengan partai koalisi Jokowi lainnya seperti PDIP dan PPP.

Jika Pilkada digelar di 2024, Anies akan menganggur selama dua tahun karena masa jabatannya habis di 2022.

Banyak pihak menilai, Anies bakal kehilangan panggung politik di 2024 jika ia tak lagi menjabat di 2022.

Terkait tema pembicaraan Anies dan Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tidak ada pembicaraan soal pilpres dalam pertemuan tersebut.

"Nggak ada (soal pilpres). Saya pastikan tidak ada," ujar Dasco, Jumat (5/2).