Kasus yang pertama diungkap TGPF ini, kata dia, berawal dari kasus pembakaran di Tiadipa, karena ada pengakuan dari pelaku, sehingga menjadi pintu masuk, kemudian mengungkap kasus dua orang yang hilang di Koramil Sugapa.

"Nah setelah selesai bertugas, kami membuat rekomendasi kepada Pemerintah, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, termasuk Menkominfo, dan Menteri PUPR. Semua itu didasari dari hasil turun ke lapangan."

"Kemudian memotret kondisi di sana, sekarang bayangkan saja, kami turun ke sana mobil saja pinjam dari pihak swasta, kantor Polres ada di Polsek, anggotanya hanya 7 personil, ini salah satu contoh kondisi rill disana," bebernya.

Hasil dari pemotretan ini, lanjutnya, menjadi rekomendasi seperti Menkominfo, karena jaringan di sana agak kesulitan untuk melakukan komunikasi.

Kemudian jembatan putus, yang menjadi kendala untuk menuju ke wilayah lain.

"Kemudian satu hal yang menarik, mengenai kondisi masyarakat di sana. Kami sangat prihatin, dan tentunya menjadi pertanyaan kami, anggaran cukup besar Rp1 triliun, tapi kondisinya kok demikian."

"Maka salah satu rekomendasi kami adalah pengawasan penggunaan APBD. Ini menjadi penting, apakah tepat sasaran," ungkap dia.

Temuan yang menarik lagi bagi TGPF di Intan Jaya, kata dia, yaitu tidak lepas dari masalah politik.

Bagaimana setelah Pilkada, MK menyatakan salah satu pasangan sebagai pemenang, yang kemudian mendapatkan respon pembakaran salah satu kantor bupati, yang menjalar kepada konflik. Dan itu belum selesai secara tuntas.

"Nah ini tentunya juga rekomndasi kami masuk kesana, bagaimana Mendagri bagaimana masalah ini selesai sampai keakarnya dan kami dengar Kapolda juga sudah menangani masalah ini," jelas dia.

Kemudian yang lain mengenai pembangunan SDM pendidikan di sana, padahal anggaran cukup besar, tetapi justru kondisi di sana bertolak belakang.

Marinus Yaung, akademisi Universitas Cenderawasih, mengatakan, kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua punya latar, mereka mengklaim memiliki alasan untuk melakukan kekerasan kepada warga.

"Demikian pula kalau negara hadir dengan tujuan dan alokasi yang kuat mereka juga bisa meletakkan senjata dan memberikan dan diajak untuk bergabung dengan pemerintah untuk membangun Papua bersama-sama."

"Karena tidak ada orang Papua yang dilahirkan untuk membenci dan melawan orang lain, semua manusia seperti itu," jelas dia.