TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, mencuat adanya dugaan aliran uang dalam isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Partai Demokrat menyebut gerakan kudeta ini dengan sebutan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan jika ada dana awal yang dibagikan sebesar 25%.

Sementara, sisanya akan diberikan jika kudeta berhasil dilakukan.

"Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Sdr Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%."

"Sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Sdr Moeldoko telah menjadi pemimpin baru," kata Riefky pada keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Guru Besar FEB UI Firmanzah Meninggal, Ketum Demokrat AHY Kenang Momen saat Diskusi Bersama

Menurut Riefky, tak mungkin gerakan kudeta diyakini oleh kader dan eks kader itu akan sukses jika tak ada dukungan yang besar.

"Dalam kasus GPK PD, tidak mungkin segelintir kader & eks kader Demokrat tersebut, berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu," tutur Teuku.

Sebelumnya, ia juga menegaskan, ada keterlibatan pihak luar dari Partai Demokrat soal isu kudeta ini.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," ucap Riefky.

Baca juga: Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi, Singgung soal Senior Partai yang Kecewa Dipimpin AHY

Riefky menyebut, Moeldoko tak hanya mendukung namun juga berperan aktif falam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding adanya aliran dana pada gerakan kudeta itu.

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB."

"Pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," kata AHY dalam konferensi pers, dikutip dari Kompas TV, Senin (1/2/2021).

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyebut ada imbalan Rp 100 juta untuk pimpinan di daerah.

Masing-masing akan diberi uang muka Rp 25-30 juta bila mau memberikan dukungan. Dan sisanya dibayarkan bila Kongres Luar Biasa (KLB) sudah selesai.

Baca juga: Istana Tak Jawab Surat AHY, Pengamat Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi

Bantahan Moeldoko Beri Uang pada Kader terkait Kudeta

Kepala Staf Presiden Moeldoko secara tegas membantah aktif mengundang kader Partai Demokrat dalam pertemuan yang disebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai gerakan kudeta.

Moeldoko juga membantah menggunakan uang untuk mengundang para kader Partai Demokrat ke dalam pertemuan.

"Saya ngundang pake duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa."

"Ini ngidupin orang luar, yang enggak-enggak saja. Jangan berlebihan lah," kata Moeldoko diberitakan Tribunnnews sebelumnya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurut Moeldoko, dalam pertemuan dengan anggota dan mantan anggota Demokrat tersebut, ia hanya pasif.

Ia sebagai pihak yang diajak, bukan mengajak.

Baca juga: Andi Mallarangeng Jawab Bantahan Moeldoko soal Ngopi dengan Para Kader: Sudah Kartu Merah, Harus Out

"Intinya aku datang diajak ketemu, wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya," tuturnya.

Mantan Panglima TNI tersebut mengakui pertemuan dilakukan beberapa kali.

Pertemuan bukan hanya dilakukan di rumahnya saja, melainkan juga di hotel.

"Jadi apa yang salah? Apa mau pertemuan di mana hak gue, ngapain ikut campur? Gitu," ucapnya.

Moeldoko enggan membeberkan isi pertemuan tersebut.

Menurutnya, pembicaraan masalah internal Partai Demokrat tidak etis apabila diungkapkan ke publik.

Moeldoko juga enggan menyebutkan siapa saja internal Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan tersebut.

"Saya enggak peduli itu siapa, wong saya itu hanya datang, ngobrol saja," akunya.

(Tribunnews.com/Shella/Malvyandie) (Kompas TV/Iman Firdaus)