Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

POPULER Nasional: Reaksi Politisi PDIP soal Dugaan Demokrat | Kisah Mayor Saleh

Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, reaksi politisi PDIP soal dugaan Demokrat hingga Kisah Mayor Saleh

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
zoom-in POPULER Nasional: Reaksi Politisi PDIP soal Dugaan Demokrat | Kisah Mayor Saleh
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
DPD PDIP Jatim menggelar rapat konsolidasi internal PDI Perjuangan Jatim, Minggu (30/8/2020). Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekjend DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan dihadiri diantaranya bakal Calon Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Tri Rismaharini, Ketua DPP Bidang Kebudayaan sekaligus Wali Kota Surabaya, Djarot Saiful Hidayat , Ketua DPP Bidang Kaderisasi dan Organisasi; Arif Wibowo, Wakil Sekjend dan Kusnadi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, pengurus dari 19 daerah penyelenggara pilkada di Jawa Timur turut menjadi peserta. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir.

Mulai dari  berita reaksi politisi PDIP soal Demokrat menduga Jokowi siapkan Gibran Rakabuming di Pilgub DKI Jakarta.

Lalu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai penuh intrik.

Kisah Mayor Saleh yang dikenal kejam pensiun dini.

Hingga berita ASN wajib lapor saat libur Imlek dan dilarang ke luar kota.

Baca juga: 4 Jam Sebelum Tewas Dikeroyok, Mahasiswa Uceng Sempat Tampil dalam Peluncuran Rumah Produksi Liar

1. Reaksi PDIP soal Dugaan Demokrat

Demokrat menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub DKI Jakarta 2024, di balik penghentian pembahasan RUU Pemilu.

Berita Rekomendasi

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis.

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Menurut Djarot, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah Undang-Undang.

Di mana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.

SELANJUTNYA >>>

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas