TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM 0 persen untuk mobil baru dimulai Maret 2021. 

Terkait hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengharapkan penerapan PPnBM 0 persen berdampak positif bagi industri otomotif Indonesia. 

"Ya kan tujuan pajak 0 persen itu kan diharapkan agar berdampak positif bagi industri otomotif Tanah Air ya. Dengan mobil baru pajak 0 persen ini penjualan mobil diharapkan dapat meningkat kembali. Kan itu tujuannya," ujar Andre, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (16/2/2021). 

Andre memaparkan apabila penjualan mobil meningkat kembali, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi di masa pandemi dapat dihindari. 

Terutama, PHK yang terjadi di sektor otomotif seperti di pabrik-pabrik maupun di dealer mobil.

"Harapannya penjualan mobil bertambah, ekonomi berputar lalu pabrik tidak jadi PHK, harapan pemerintah seperti itu," ungkap Andre.

"Ya tentu kita sepakat bahwa pemerintah harus bisa menghentikan PHK ini. Mudah-mudahan dengan relaksasi PPNBM ini menjadi 0 persen PHK bisa dihentikan dari sektor otomotif dan insyaallah kita dukung itu," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyiapkan aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM 0 persen untuk mobil baru dimulai Maret 2021 (PPnBM mobil).

Diskon PPnBM 0 persen ini menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP), dengan besaran diskon sebesar 100 persen di bulan pertama.

Artinya, pada tiga bulan pertama kebijakan ini berlaku, maka pada setiap pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc akan digratiskan PPnBM-nya.

Baca juga: Menteri Perdagangan: Relaksasi PPnBM Berdampak Besar ke Rantai Pasok

Untuk tiga bulan berikutnya, besaran diskon yang diberikan sebesar 70 persen, dan tiga bulan terakhir sebesar 50 persen.

Sebagai informasi, industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi Covid-19 paling besar.

Di sisi lain, sektor otomotif jadi salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Karena itu pemerintah memutuskan memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif PPnBM mobil.