TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto beri tanggapan soal wacana pemerintah akan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Damar mempertanyakan maksud pemerintah dalam merevisi UU ITE.

Apakah hal itu terkait pasal yang terkandung atau perilaku polisi dalam melaksanakan UU itu.

Ia melihat, belum ada kejelasan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca juga: JK Tanggapi Jawaban Istana soal Cara Kritik Pemerintah dengan UU ITE: Kasih Rambu yang Lebih Ringkas

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Terbitkan Perppu UU ITE

“Saya sarankan kita pertanyakan kembali pada yang mengusulkan, apa sebenarnya bayangan Pak Jokowi terhadap wacana UU ITE ini."

"Yang direvisi pasal-pasalnya yang kemudian direvisi dengan mengeluarkan pedoman-pedoman, atau yang direvisi perilaku kepolisian dalam mengimplementasikan UU tersebut?” ucap Damar, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, hal yang percuma, jika pemerintah nantinya hanya menekankan pada implementasi UU ITE oleh aparat polisi.

"Ini pola pikir yang jamak di kalangan pemerintah, menyalahkan pada kepolisian."

"Polisinya tidak mampu menafsirkan, polisi membiarkan adanya kriminalisasi."

"Kalau salahnya kepolisian kenapa kasus-kasus yang dianggap melanggar UU ITE diputus bersalah dalam pengadilan?," kata Damar, dikutip dari Kompas.com.

Ia menilai, seharusnya revisi UU ITE lebih kepada pasal-pasal yang dinilai karet di dalamnya.

Baca juga: Politikus PKB sebut Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Masih Terbuka Masuk Prolegnas 2021

Baca juga: Revisi UU ITE, PKB: Perlu Diperjelas Definisi dan Batasan dalam Pasal-pasal Karet

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah saat ini sedang mengupayakan revisi UU ITE.

Pemerintah sesegera mungkin akan berkomunikasi dengan DPR selaku pembuat UU.

"Kami dari pemerintah segera berkomunikasi dengan DPR."