Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

BPIP: Kritikan Sekarang Lebih Kepada Benci Serta Tidak Berdasarkan Fakta dan Data

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menanggapi terkait ruang demokrasi yang terjadi saat ini.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in BPIP: Kritikan Sekarang Lebih Kepada Benci Serta Tidak Berdasarkan Fakta dan Data
Fitri Wulandari/Tribunnews.com
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo. 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menanggapi terkait ruang demokrasi yang terjadi saat ini.

Salah satunya mengenai ruang kritik yang dinilai seolah olah dibungkam.

Menurutnya harus dibedakan antara kritik, fitnah, dan hoaks.

Menurutnya saat ini di dalam ruang demokrasi tumbuh subur kritik yang tidak berdasarkan fakta dan data yang akhirnya hanya menghancurkan karakter manusia.

Baca juga: Pertanyaannya Soal Cara Kritik Tanpa Dipolisikan Dianggap Provokasi, JK: Saya Bertanya dengan Tulus

“Persoalan kita di ruang demokrasi apakah bebas sebasnya dengan membuat argumentasi tidak berdasarkan fakta dan data, menyinggung sara, dan bahkan diluar batas yaitu menghancurkan karakter seseorang,” ujarnya kepada tribunnews.com, Rabu (17/02/2021).

Lebih lanjut dijelaskan Benny kritik merupakan bumbu demokrasi dan semua orang butuh kritikan karena akan membangun sebuah kesadaran etis.

Berita Rekomendasi

Akan tetapi, sekarang ini banyak kritik yang justru dapat menghancurkan ruang demokrasi.

Baca juga: JK Tanggapi Jawaban Istana soal Cara Kritik Pemerintah dengan UU ITE: Kasih Rambu yang Lebih Ringkas

“Kritik demokrasi sekarang itu kerap kali lebih kepada menghancurkan karakter seseorang dan tidak berdasarkan data dan fakta tapi lebih kepada kebencian dan sentimen ini yang merusak ruang demokrasi,” jelasnya.

Dalam ruang demokrasi menurut dia ada dialektika yang dimana masing-masing memberi argumentasi data dan fakta berbeda.

Benny menambahkan yang tidak wajar adalah menghancurkan karakter seseorang.

Jika kritik tanpa membunuh karakter maka tidak akan ada yang terkena hukuman karena melanggar UU ITE.

Dalam demokrasi dibutuhkan pula proses dialektika.

Baca juga: Waketum MUI Sarankan Jokowi Bentuk Dewan Kerukunan Nasional Jika Siap Dikritik

“Proses dialektika dalam demokrasi harus ada untuk menemukan titik temu. Yang terjadi sekarang membawa orang ketidaksadaran tanpa data dan fakta yang akhirnya berujung pembulian dan termasuk dalam pelanggaran UU ITE. Menyampaikan kritik tidak akan ditahan karena bangsa ini butuh orang kritis dalam pengertian yang bukan menyalahkan saja tapi memberi solusi,” kata Benny.

Dunia demokrasi ini mengalami kegagapan dalam artian masyarakat hanya mengungkapkan umpatan tanpa solusi bagi bangsa ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas