TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perselisihan antara pendiri dan pengurus DPP Partai Demokrat, terus memanas pasca konfrensi pers kudeta yang dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Belakangan, konflik ini meluas dan menyeret nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dua politisi senior dan pendiri Partai Demokrat (PD), Ahmad Yahya dan Darmizal MS menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Demokrat menjadi partai keluarga.

Keduanya menyebut kondisi tersebut mulai terjadi saat kongres 2013 lalu, ketika SBY dan putranya Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi Ketua Umum dan Sekjen partai berlambang mercy itu secara bersamaan.

"Pasca 2009, selanjutnya berubah menjadi babak baru, tepatnya setelah Anas Urbaningrum digantikan SBY menjadi Ketua Umum produk KLB di Bali 2013, dan putranya Edhie Baskoro Yudoyono tetap menjadi sekjen.

Baca juga: Sebut SBY Pernah Mengatakan Megawati akan Kecolongan Dua Kali, Marzuki Alie Siap Sumpah Mubahalah

Maka mulai saat itulah masyarakat memberi stempel Partai Demokrat adalah Partai Keluarga," kata Ahmad Yahya kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

Menurut Ahmad Yahya, sejak awal didirikan Partai Demokrat memang didaulat menjadi partai terbuka.

Baca juga: Survei Terbaru PPI: Elektabilitas AHY Geser Sandiaga Uno

Ahmad pun bercerita, setelah Kongres Pertama Partai Demokrat di Bali 2005, banyak kepala daerah yang bergabung dengan Partai Demokrat.

Mulai dari gubernur, bupati dan wali kota, semua optimistis memimpin dan mengambil posisi menjadi Ketua DPD dan DPC.

Tidak ada satu pihak pun yang mengusik dan mempertanyakan motif kepala daerah untuk bergabung ke Partai Demokrat pada saat itu.

"Oleh karena sejatinya Partai Demokrat memang berkomitmen menjadi Partai modern dan terbuka.

Akibat sinergisitas itulah, mulai dari kepemimpinan nasional Pak SBY dan bergabungnya putra-putri terbaik di masing-masing daerah, maka Partai Demokrat menjadi besar dan partai pemenang di Pemilu 2009," katanya.

Ahmad menyatakan keterpilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kongres yang berlangsung 2020 lalu penuh dengan rekayasa dan kebohongan.

Pasalnya, AHY terpilih dengan cara aklamasi yang dipaksakan, di mana kongres juga berlangsung tidak sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku.