TRIBUNNEWS.COM - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa demokrasi di tangan Presiden Jokowi kualitasnya menurun serta daya tahan demokrasi melemah.

Pangi menuturkan, hal itu terlihat dari turunnya Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Pada laporan tersebut, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.

Melihat kondisi tersebut, ia berharap Jokowi benar-benar menindaklanjuti wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca juga: AHY Pastikan Demokrat Akan Berdayakan Perempuan dan Anak Muda Indonesia dalam Politik

Baca juga: Relaksasi PPnBM Berlaku Maret, Pengamat Otomotif Prediksi Demand Naik 15 Persen

"Kita sangat berharap wacana Presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata," ujar Pangi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, jika ada yang menolak, Presiden harusnya bisa mengatasi masalah tersebut.

Sebab presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia.

"Betapa pentingnya negara menghormati hak rakyat untuk menyatakan pandangan, pikiran dan kata-katanya pada ruang ekspresi media online maupun media offline," kata Pangi.

Menurutnya, penghormatan pada kebebasan sipil dan termasuk di dalamnya adalah kebebasan bagi kaum minoritas.

Bahkan ia menegaskan, Freedom House, organisasi nirlaba yang didirikan untuk memperjuangkan kebebasan pers di seluruh dunia, bisa memasukkan Indonesia dalam daftar negara dengan penurunan demokrasi karena mulai tersumbatnya kanal kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan mengadakan perkumpulan.

Pangli menyebut, semestinya pada sistem demokrasi, negara yang perlu dicurigai dan diawasi ketat oleh masyarakat bukan sebaliknya.

"Era Presiden Jokowi yang terjadi adalah fenomena negara over dosis curiga dengan pikiran-pikiran kebebasan rakyatnya,"

"Presiden menjelma bagai dewa yang anti kritik, menjadi feodal seutuhnya, masyarakat dibungkam dan kebebasan berekspresi dikebiri," tandas Pangi.

Namun ia mengatakan bersyukur atas sikap presiden yang memiliki niat untuk merevisi UU ITE.