Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Demokrasi Dianggap Melemah di Era Jokowi, Pengamat: Revisi UU ITE Jangan Hanya Basa Basi Politik

Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa demokrasi di tangan presiden Jokowi kualitasnya menurun serta daya tahan demokrasi melemah.

Demokrasi Dianggap Melemah di Era Jokowi, Pengamat: Revisi UU ITE Jangan Hanya Basa Basi Politik
Pangi Syarwi Chaniago
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago.

TRIBUNNEWS.COM - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa demokrasi di tangan Presiden Jokowi kualitasnya menurun serta daya tahan demokrasi melemah.

Pangi menuturkan, hal itu terlihat dari turunnya Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Pada laporan tersebut, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.

Melihat kondisi tersebut, ia berharap Jokowi benar-benar menindaklanjuti wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca juga: AHY Pastikan Demokrat Akan Berdayakan Perempuan dan Anak Muda Indonesia dalam Politik

Baca juga: Relaksasi PPnBM Berlaku Maret, Pengamat Otomotif Prediksi Demand Naik 15 Persen

"Kita sangat berharap wacana Presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata," ujar Pangi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, jika ada yang menolak, Presiden harusnya bisa mengatasi masalah tersebut.

Sebab presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia.

"Betapa pentingnya negara menghormati hak rakyat untuk menyatakan pandangan, pikiran dan kata-katanya pada ruang ekspresi media online maupun media offline," kata Pangi.

Menurutnya, penghormatan pada kebebasan sipil dan termasuk di dalamnya adalah kebebasan bagi kaum minoritas.

Bahkan ia menegaskan, Freedom House, organisasi nirlaba yang didirikan untuk memperjuangkan kebebasan pers di seluruh dunia, bisa memasukkan Indonesia dalam daftar negara dengan penurunan demokrasi karena mulai tersumbatnya kanal kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan mengadakan perkumpulan.

Halaman
123
Penulis: Ranum KumalaDewi
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas