Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua Komisi X DPR Sayangkan Slot Sejuta PPPK untuk Guru Honorer Hanya Terisi 50 Persen

Huda mengatakan sejak awal telah mengingatkan Kemendikbud untuk mengenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. 

Ketua Komisi X DPR Sayangkan Slot Sejuta PPPK untuk Guru Honorer Hanya Terisi 50 Persen
Via Kompas.com
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda memimpin rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020). (Dokumen Komisi X DPR). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PAN RB memastikan telah menutup pengajuan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi 1 juta guru juta honorer. 

Sayangnya jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk diseleksi tersebut hanya di kisaran 500 ribu guru honorer.

"Kami sangat menyayangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50 persen dari slot yang disediakan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (23/2/2021).

Untuk diketahui pengajuan usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. 

Namun demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari ini. 

Baca juga: Kemendikbud Beri Kemudahan untuk Guru yang Ijazahnya Tidak Linier dalam Rekrutmen PPPK

Baca juga: Nadiem Ungkap Banyak Pemda yang Belum Ajukan Formasi Guru PPPK

Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak 1 juta kursi belum juga terpenuhi. 

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko memastikan jika Kemenpan RB tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer. 

Huda mengatakan sejak awal telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. 

Kendati demikian di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat. 

"Dari informasi yang masuk kepada kami pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema pengajian untuk guru honorer jika mereka diangkat PPPK."

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas