TRIBUNNEWS.COM - Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto berhasil memenangkan gugatan atas kepengurusan Partai Berkarya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Tommy Soeharto dan menyatakan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan kepengurusan Partai Berkarya periode 2020-2025 dibawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr, batal dan wajib dicabut.

Putusan Nomor 182/G/2020/PTUN.Jkt itu diputus pada 16 Februari oleh Hakim Ketua Umar Dani serta hakim anggota masing-masing Muhamad Ilham dan Akhdiat Sastrodinata.

Diketahui, pada 11 Juli 2020 lalu, Partai Berkarya terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Tommy Soeharto dan Muchdi Pr.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, pecahnya Partai Berkarya diawali oleh sejumlah kader yang menilai kepemimpinan Tommy Soeharto saat itu tak berjalan baik.

Baca juga: Menangkan Gugatan, Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto Persilakan Muchdi Pr Banding 

Baca juga: Kemenkumham Pelajari Gugatan Tommy Soeharto Terkait Partai Berkarya yang Dikabulkan PTUN Jakarta

Mereka menilai Tommy tidak mampu membawa Partai Berkarya mencapai ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.

Selain itu, Tommy tak pernah melakukan evaluasi terkait Pemilu 2019.

Disisi lain, dualisme dalam Partai Berkarya juga terlihat saat memberikan dukungan terhadap calon presiden dalam Pemilu 2019 lalu.

Ketika itu, Tommy menyatakan Partai Berkarya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, Muchdi Pr justru mendukung Jokowi-Maruf Amin.

Di tengah-tengah dualisme tersebut, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai pada Maret 2020 untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.

Dilansir Kompas.com, hasil Munaslub yang digelar pada 11 Juli 2020 itu melahirkan Muchdi Pr sebagai ketua umum Partai Berkarya.

Sementara Badaruddin Andi Picunang menjadi sekretaris jenderal.

Selanjutnya, pada 6 Agustus 2020, Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr mengumumkan pihaknya telah menerima SK tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 dari Kementerian Hukum dan HAM.