Ungkap Kudeta Demokrat, SBY Yakin Moeldoko Catut Nama Pejabat, dari Mahfud MD hingga Kepala BIN
Ungkap kudeta Partai Demokrat, SBY yakin Moeldoko mencatut nama beberapa pejabat, dari Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listo Sigit hingga Kepala BIN.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan soal isu aksi kudeta pada partainya.
Diduga, Kepala Staf Presiden Moeldoko-lah yang memprakarsai kudeta ini.
SBY meyakini, Moeldoko juga mencatut beberapa nama pejabat tinggi pemerintah, dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.
Bahkan, ia juga menyinggung nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca juga: POPULER Nasional: Giring Balas Kritikan Pasha | SBY Ungkap Upaya Kudeta Demokrat
Baca juga: SBY Ungkap Dituduh Tunggangi-Danai Aksi 212 oleh Petinggi Berbintang Empat
"Saya punya keyakinan nama Menko Polhukam Prof Mahfud dan Menkumham Yasonna Laolly dicatut namanya."
"Demikian juga, nama Kapolri Jendral Listyo Sigit dan KaBIN Jendral Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya," terang SBY, dikutip dari video akun resmi Instagram, @bakomstrademokrat, Rabu (24/2/2021).
Meskipun demikian, pihaknya percaya intregritas para pejabat itu.
Dimana, mereka tak mungkin ikut dalam upaya kudeta partai Demokrat.
"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin menganggu Partai Demokrat," jelas SBY.
Baca juga: SBY Buka Suara soal Upaya Kudeta di Demokrat: Bersumpah hingga Terang-terangan Sebut Nama Moeldoko
Baca juga: SBY: Partai Demokrat Not For Sale !
Selain itu, SBY menyebut upaya dugaan kudeta oleh Moeldoko itu, di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga yakin, Jokowi memiliki integritas menyikapi hal ini.
"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi."
"Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," terangnya.
Sehingga, menurut pihaknya, upaya yang dilakukan Moeldoko ini merugikan nama Jokowi.
"Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," tambahnya.
Mahfud MD Bantah Beri Restu Moeldoko untuk Kudeta Demokrat: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui
Menko Polhukam Mahfud MD, membantah dirinya terlibat dalam rencana kudata Partai Demokrat.
Mahfud mendapat kabar jika dirinya dikaitkan dengan gejolak politik yang terjadi di Partai Demokrat.
"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud MD melalui akun Twitter-nya, seperti yang diberitakan Tribunnews sebelumnya, Selasa (2/2/2021).
Ia pun menyangkal kabar itu, sebab dia tak pernah berbicara dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
"Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui," sambungnya.
Baca juga: Dugaan Moeldoko soal Tudingan Terlibat Kudeta Demokrat, Berawal Curhatan para Kader hingga Foto
Baca juga: Rachland Nashidik Minta Moeldoko Tak Berbohong
Mahfud merasa, kabar tentang kudeta Partai Demokrat ini sulit untuk dipercaya, terlebih di era demokrasi saat ini.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Jabatan Menko tidak mungkin bisa digunakan untuk memberi restu dalam hal ini.
"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu," tulis Mahfud.
"Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid," tutupnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, sempat mengatakan aksi kudeta Partai Demokrat itu didalangi oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Rachland menyebut Moeldoko telah mendapat restu dari Kepala BIN, Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam dalam menjalankan aksi itu.
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?"," tulis Rachland di akun Twitternya.
(Tribunnews.com/Shella/Tio)