Jawab ICW, KPK Jelaskan Nama Ihsan Yunus Tak Ada dalam Dakwaan 2 Penyuap Juliari Batubara
KPK memberikan penjelasan terkait tidak adanya nama Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan dua penyuap eks Menteri Sosial
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait tidak adanya nama Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan dua penyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Harry Van Siddanbuke dan Ardian Iskandar Maddanatja.
Hal ini sekaligus merespons Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan raibnya nama Ihsan Yunus dari dakwaan dua terdakwa kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 itu.
"Surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK tentu disusun berdasarkan fakta-fakta rangkaian perbuatan para tersangka yang diperoleh dari keterangan pemeriksaan saksi-saksi pada proses penyidikan," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Jumat (26/2/2021).
Ali menerangkan, dalam berkas perkara terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja ini, Ihsan Yunus saat itu belum dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik.
Pemeriksaan saksi saat itu, lanjut Ali, tentu diprioritaskan dan fokus pada kebutuhan penyidikan dalam pembuktian unsur pasal sangkaan para tersangka pemberi suap yang telah ditetapkan dari hasil tangkap tangan.
Baca juga: Lewat Ihsan Yunus, KPK Selisik Bagi-bagi Jatah Paket Bansos
Apalagi, katanya, keterbatasan waktu yang dibutuhkan sesuai ketentuan undang-undang dalam penyelesaian berkas perkara para tersangka selaku pemberi suap hanya 60 hari.
"Tentu juga menjadi pertimbangan tim penyidik dalam mengumpulkan bukti sangkaan terhadap para tersangka tersebut," kata Ali.
KPK, ujar Ali, mengajak ICW dan masyarakat untuk mengikuti, mencermati, dan mengawasi setiap proses persidangan yang terbuka untuk umum ini, sehingga dapat memahami kontruksi perkara tersebut secara utuh dan lengkap.
Ali juga menegaskan bahwa KPK sebagai penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum, bukan atas dasar asumsi dan persepsi, apalagi desakan pihak lain.
Baca juga: 8 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus Bansos, Politikus PDIP Ihsan Yunus Irit Bicara
"Kami memastikan, sejauh ditemukan fakta hukum keterlibatan pihak lain tentu akan dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan menetapkan pihak lain tersebut sebagai tersangka baik dalam pengembangan pasal-pasal suap-menyuap maupun pasal lainnya," kata Ali.
Sebelumnya, ICW sempat mempertanyakan hilangnya nama Ihsan Yunus dalam dakwaan dua penyuap Juliari Peter Batubara yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Dalam dakwaan Harry Van Siddanbuke dan Ardian Iskandar Maddanatja tidak disebutkan nama Ihsan Yunus, padahal dalam rekonstruksi perkara yang digelar KPK nama tersebut sudah muncul.
Baca juga: Penyidik KPK Obok-obok 4 Ruangan di Kediaman Anggota DPR Ihsan Yunus, Lalu Bawa Barbuk Ini
"Setelah mengamati dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum KPK dalam perkara dugaan suap pengadaan paket bantuan sosial sembako di Kementerian Sosial, ICW mempertanyakan hilangnya nama Ihsan Yunus. Hal ini janggal, sebab, dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK, nama tersebut sudah muncul," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangannya, Kamis (25/2/2021).
