TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor, melihat setidaknya ada dua perspektif yang bisa menjelaskan kemelut dalam Partai Demokrat.

Dua perspektif tersebut yaitu perspektif  intervensi dan internal.  

Hal itu disampaikannya dalam diskusi SmartFM bertajuk 'Kemelut Partai Demokrat Berlanjut...' secara virtual, Sabtu (27/2/2021).

"Kalau perspektif pertama itu, ini intinya adalah nuansa kental kepentingan negara. Sedangkan yang kedua ini seputar pengelolaan partai yang dianggap penuh dengan nuansa dinasti dan pelaksanaan dari satu pagelaran kongres yang bermasalah," kata Firman.

Firman menjelaskan, faktor intervensi tak lepas dari sejarah perpolitikan di Indonesia, yaitu adanya kenyataan negara melakukan intervensi terhadap partai politik.

"Pola intervensi ini ada yang bersifat langsung, langsung diintervensi oleh negara, diganti oleh negara, ada yang melalui proxy intervensi ini. Jadi ada dua varian, langsung dan proxy, proxy ini bisa secara halus memainkan instrumen legal formal, atau pendanaan," ucapnya.

Di sisi lain, dalam perspektif internal, ada tiga model konflik internal yang biasa terjadi di suatu partai.

Baca juga: Demokrat Buka Peluang Pecat Kader Lainnya yang Terlibat Gerakan Kudeta

Pertama yaitu struktural versus struktural, kedua yaitu struktural versus non struktural atau individual dan ketiga model konflik struktural versus kolektif non-struktural.

"Saya kira Demokrat sekarang ini cenderung versi yang ketiga," ujarnya.

Dampak dari konflik tersebut akan berujung pada faksionalisasi.

Namun dampak rusak yang dimunculkan model konflik struktural versus kolektif non struktural menurutnya tidak akan seberat seperti struktural versus struktural.

"Kalau struktural versus struktural itu berat, itu jauh punya potensi sifatnya lebih cepat, lebih me-nasional dan dampaknya bisa sangat panjang," katanya.

Firman menambahkan, dalam konflik sebuah partai akan ada pihak yang menguat karena mendapat dukungan dari pihak eksternal yang berujung adanya kepengurusan ganda.

Namun jika kalah dalam pengadilan maka mengarah pada terbentuknya partai baru atau masuk partai lain.

"Apakah nanti Demokrat dengan genderang yang semakin keras ditabuhkan ini akan memunculkan hal yang sama kepengurusan ganda," pungkasnya.