AHY Klaim 93 Persen Pemilik Suara Sah Partai Demokrat Tidak Ikut KLB Deliserdang
Klaim itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum partai tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Jakarta, Jumat sore.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengklaim 93 persen pemilik suara sah tidak mengikuti KLB yang digelar di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Klaim itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum partai tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Jakarta, Jumat sore.
"Paling tidak sampai dengan tadi pagi, sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Artinya mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara," ucap AHY.
AHY juga mengklaim telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan ketua DPC partai di seluruh Indonesia.
Baca juga: AHY: Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan dan Kepengurusan di Partai Demokrat
Berdasarkan surat pernyataan kesetiaan itu, AHY memastikan bahwa para peserta KLB di Deli Serdang bukanlah pemilik suara sah.
"Sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat," ujar AHY.
Kendati demikian, AHY mengakui ada sejumlah ketua DPC partai yang mengikuti Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).
Setidaknya, berdasarkan catatan AHY, ada 34 ketua DPC partai yang mengikuti GPKPD.
Namun, AHY memastikan bahwa mereka semua telah digantikan jauh sebelum KLB tersebut terlaksana.
"Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini, tapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT, sebelum KLB dimulai," ujar dia.
"Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut," sambung AHY.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.