TRIBUNNEWS.COM, SIANTAR - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Togar Sitorus menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Pria yang menjabat Wakil Wali Kota Pematangsiantar itu masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai.

Togar Sitorus saat dihubungi melalui telepon seluler Jumat (5/03/2021) sore, mengatakan, ia tidak mengakui KLB Sibolangit.

Ia meyakinkan DPC Partai Demokrat Kota Siantar tetap berkomitmen dan mendukung penuh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah, hasil kongres V PD tahun 2020 lalu.

Baca juga: Bentrok Massa Moeldoko dan Pendukung AHY, KLB Demokrat Ternyata Tak Diberi Izin Keramaian

"Demokrat Siantar jelas tegak lurus. Tetap akui AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya periode 2020 - 2025)," ucap Togar Sitorus.

Togar Sitorus juga menyatakan, DPC PD Kota Siantar tidak ada mengirim delegasi untuk KLB Partai Demokrat di Sibolangit.

Untuk itu, apabila ada kader maupun pengurus yang mengikuti KLB, maka akan dikenakan sanksi tegas dari Partai Demokrat Pimpinan AHY.

Baca juga: Tak Hadir di KLB, Moeldoko: Baik, Saya Terima Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat

Togar menegaskan, dalam peraturan Partai Demokrat sudah dijelaskan adanya aturan di Partai Demokrat terhadap kader yang melakukan pembangkangan hasil kongres yang sah, yakni Kongres V tahun 2020 di Jakarta.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengurus dan kader PD yang mengikuti KLB Sibolangit, sebut Togar, adalah sanksi pemecatan.

"Saya tegaskan, Partai Demokrat Siantar tegak lurus. Bila ada yang ikut, sanksinya pemecatan," tutup Togar.

Moeldoko terpilih jadi ketua umum dalam KLB

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang.

Namun, keputusan tersebut masih menunggu persetujuan Moeldoko yang langsung ditelpon panitia kongres

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar pimpinan sidang KLB.

Baca juga: KLB yang Digelar Berakhir Ricuh, Demokrat Minta Segera Bubarkan hingga SBY Akan Beri Pernyataan

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Diketahui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Acara dibuka sekira pukul 14.30 WIB.

Baca juga: BREAKING NEWS: Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Demokrat Lewat KLB

Amatan www.tribun-medan.com, sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.

Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.

Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersilakan para pendiri dan tetua Partai Demokrat, untuk masuk ke ruangan.

Sebelum para pendahulu partai dengan lambang mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias.

Baca juga: Polri Tak Beri Izin KLB Partai Demokrat, Sempat Ricuh hingga Jatuh Korban

Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Max Sopacua, dan Marzuki Ali.

Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan.

Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat dan diakhiri dengan menyanyikan mars Partai Demokrat.

Ricuh

Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang diselenggarakan oleh Jhoni Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) berakhir ricuh.

Massa pro KLB saling adu pukul dengan massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain.

Sebelum terjadi bentrokan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII telah meminta pihak kepolisian untuk membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.

Hinca mengaku telah mengecek langsung ke Kapolri dan menyebut penyelenggaraan KLB dipastikan ilegal.

Baca juga: Tak Ada Izin Keramaian, Polda Sumut Berencana Bubarkan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko

"Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi)."

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

"Selain itu alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar," tambahnya.

Selain tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca juga memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.

"Aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat."

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan."

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tambah Hinca.

Menurutnya, dalam masa pandemi Covid-19 ini, penyelenggaraan KLB ilegal juga harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: KLB Digelar Hari Ini, Demokrat Sebut Peserta yang Hadir Diiming-imingi Uang dan Jabatan

Hinca juga mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan.

Terlebih keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham.

"Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hinca.

SBY akan Buat Pernyataan

Mengenai KLB ini, Wasekjen Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan pada Jumat (5/3/2021).

"Hari ini Jumat (5/3/2021), di samping Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan," kata Ossy dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

Menurut Ossy, pernyataan ini merespons 'kudeta' terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Termasuk yang dilakukan oleh persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang melawan hukum yang berlaku.

Ossy pun mengatakan, agar seluruh kader Partai Demokrat benar-benar menyimak pernyataan dari Presiden RI ke-6 ini.

"Kepada segenap kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar menyimak pernyataan politik Bapak SBY," ujar Ossy.

Penulis: Muhammad Nasrul

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul DPC Demokrat Siantar Tolak KLB di Sibolangit, Tetap Akui AHY Sebagai Ketua Umum