Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh soal Kongres Luar Biasa(KLB) Partai Demokrat diduga bukan semata-mata persoalan internal.

Akan tetapi ada bentuk lain yang ikut mendukung, salah satunya upaya kekuasaan melemahkan partai oposisi.

Ada juga campuran ambisi politik pribadi tokoh tertentu untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Permintaan AHY kepada Jokowi : Jangan Berikan Pengesahan KLB Partai yang Ilegal

“Analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan. Dalam kasus KLB, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dalam pernyataannya, Jumat(5/3/2021).

Pangi juga mencoba mengingatkan kembali bahwa dalam dua kali pernyataan persnya, Kepala KSP Moeldoko sudah menegaskan komitmen untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.

"Jika memang pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB Sumut ini," ujar Pangi.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mempertanyakan banyaknya kader Partai Demokrat yang sangat ngotot ingin menggelar KLB.

Baca juga: Kini Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Simak Pernyataan Moeldoko yang Sempat Bantah Terlibat Isu Kudeta

Ia menduga ada upaya sistematis untuk melemahkan partai berlambang mercy tersebut karena beberapa sikapnya yang belakangan berseberangan dengan pemerintah.

Salah satunya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja pada September setahun lalu.

"Ini terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walk out saat menolak RUU Ciptaker September lalu," ujar Ubedillah.

Penulis buku 'Sistem Politik Indonesia' ini menjelaskan terus disebutnya Moeldoko dalam isu KLB juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Moeldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal, terkesan diabaikan.

"Sebagai orang dekat Presiden, pak Moeldoko harusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, harusnya pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini," kata Ubedillah.

Atas apa yang terjadi dan dialami oleh partai Demokrat, eks aktivis 98 ini khawatir kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk.

"Pola politik elit yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi" pungkas Ubedillah. (Willy Widianto)