Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kader Partai Demokrat Umar Arsal angkat bicara terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Politik dan Pemerintahan ini menilai KLB tersebut ilegal.

"Jelas-jelas (KLB) itu ilegal karena sudah melanggar aturan," kata Umar dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Surya Paloh Prihatin Atas Kemelut yang Melanda Partai Demokrat

Umar Arsal lantas menyeret dugaan adanya permainan pemerintah.

Pemerintah, lanjut Umar, terkesan membiarkan KLB yang memicu kerumunan di masa Covid-19 tersebut tetap berlangsung.

"Seharunya pemerintah, tak lain aparat hukum turun tangan. Apalagi dimasa pandemi ini dapat menimbulkan kerumunan," katanya.

Baca juga: KLB Demokrat di Deli Serdang Diwarnai Ricuh, Polda Sumut: Bukan Bentrokan, Itu kesalahpahaman

Dia sekaligus mempertanyakan legalitas para peserta KLB yang hadir di Sumatera Utara tersebut.

"Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita juga enggak tahu pemilik (suara) dan pemilihnya siapa," tanya Umar.

Dia menduga aksi pembiaran Pemerintah terhadap pelaksanaan KLB karena adanya sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga: Meski Sempat Ricuh, Moeldoko Tetap Terpilih Jadi Ketua Demokrat dalam Kongres Luar Biasa

"Apa jangan-jangan ada sosok Kepala Sekertarat Presiden (KSP) Moeldoko jadi apartat hukum tutup mata," katanya.

Atas dasar itu Umar berharap agar ada keadilan dari pemerintah bagi Partai Demokrat.

"Saya hanya berharap adanya keadilan bagi pemerintah kepada Partai Demokrat. Kalau ini dibiarkan, dugaan pemerintah akan menyandra Partai Demokrat, jelas merusak demokrasi. Dan sengaja akan memunculakn dualime kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," katanya.

Moeldoko terpilih jadi ketua umum dalam KLB