TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, kubu yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021).

Moeldoko dipilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatra Utara.

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Beredar Fotonya Cium Tangan SBY

Baca juga: Moeldoko Klaim KLB Demokrat Konstitusional

Berikut profil Moeldoko, yang pernah dilantik Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Panglima TNI pada 2013.

Dikutip dari situs moeldoko.com miliknya, Moeldoko merupakan Panglima TNI pada 2013-2015.

Moeldoko resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik SBY di Istana Merdeka pada 30 Agustus 2013.

Moeldoko menggantikan Laksamana (TNI) Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun.

Setelah dua tahun menjabat Panglima TNI, lalu pada 14 Juli 2015, Moeldoko secara resmi menyerahkan jabatannya pada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Baca juga: SBY Mengelus Dada Sebut Nama Moeldoko, Ungkap Penyesalan Pernah Beri Kepercayaan dan Jabatan

Baca juga: SBY : Hari ini Demokrat dan Indonesia Berkabung

Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957.

Moeldoko merupakan perwira penerima Bintang Adimakayasa sebagai lulusan terbaik Akabri tahun 1981.

Moeldoko mengawali karier sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam VII/Wirabuana pada 1981.

Lalu, nama Moeldoko melesat sejak menjabat Kasdam Jaya pada 2008.

Baca juga: Kini Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Simak Pernyataan Moeldoko yang Sempat Bantah Terlibat Isu Kudeta

Karier TNI

Berikut perjalanan karier Moeldoko di TNI, dikutip dari Kompas.com :

- Danton 1A Yonif Linud 700/BS

- Danki-A Yonif Linud 700/BS

- Kasi-2/Ops Yonif Linud 700/BS

- Pasi Ops Dim 14-08/BS

Baca juga: Bersedia Jadi Ketum, AHY Sebut Moeldoko Pungkiri Ucapannya Sendiri Saat Bantah Terlibat Isu Kudeta

Baca juga: Permintaan AHY kepada Jokowi : Jangan Berikan Pengesahan KLB Partai yang Ilegal

- Kasi 2/Brigif-1 PIK/JS Dam Jaya

- Wadanyonif 202/TM Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya

- Danyonif 202/JY Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya

- Dandim 0501/JP BS Dam Jaya

- Sespri Wakasad

- Pabandya-3/Ops/ PB- V/Sopsad

- Danbrigif-1 PIK/JS Dam Jaya

- Asops Kasdam VI/TPR

- Dirbindiklat Pussenif

- Danrindam VI/TPR

- Danrem 141/TP Dam VII/WRB

- Pati Ahli KSAD Bidang Ekonomi

- Dirdok Kodiklat TNI AD Kasdam Jaya

- Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad

- Panglima Kodam XII/Tanjungpura

- Panglima Kodam III/Siliwangi

- Wakil Gubernur Lemhannas

- Wakil KSAD

- KSAD

- Panglima TNI

Penghargaan :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV

- Satya Lencana Santi Dharma

- Satya Lencana Seroja

- Tanda Jasa dari PBB

- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya

- Ops Timtim

- Konga Garuda XI-A

Karier Politik

Setelah pensiun dari militer, Moeldoko menjajaki ranah politik praktis.

Moeldoko tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan.

Pada 17 Januari 2018, Moeldoko ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Terpilih Jadi Ketum Demokrat

Meski tak hadir, Moeldoko resmi jadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen: Dipilih atas Hati Nurani. (Tangkapan Layar Youtube Kompas TV)

Terbaru, Moeldoko terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021).

Keputusan ini diketuk dalam sidang KLB, tapi masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung dihubungi melalui panggilan suara panitia kongres.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya dikutip dari Kompas TV.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Sempat Bantah Isu Kudeta

Sementara itu, pada Rabu (3/2/2021) lalu, Moeldoko menggelar konferensi pers untuk kembali membantah tudingan terlibat dalam isu mendongkel kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia mengaku tak punya hak lantaran bukan bagian dari internal partai.

"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam."

"Apa urusannya? Nggak ada urusannya," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021), dikutip dari Kompas.com.

Moeldoko pun berandai-andai, seandainya punya pasukan bersenjata, ia tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY.

Sebab, kata dia, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (AD/ART).

"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi Ketua Umum Demokrat, emangnya gue bisa gitu todong-todong senjata untuk para DPC, DPD, ayo datang ke sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar dia.

Moeldoko menegaskan, sama sekali ia tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Ia bahkan mengultimatum pihak-pihak yang terlibat dalam tudingan ini untuk berhati-hati dan tidak melakukan fitnah.

"Jadi saya ingatkan, hati-hati, jangan memfitnah orang. Hati-hati saya ingatkan itu," kata Moeldoko.

"Di Demokrat ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia?" pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perjalanan Moeldoko, dari Panglima TNI hingga Ditunjuk Presiden Jadi KSP".

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Maliana) (Kompas.com/Bayu Galih/Fitria Chusna Farisa)